Breaking News:

Kecelakaan Tambang di Pemali

Penambangan Ilegal, Akademisi Hukum: Penambang dan Pengumpul Bisa Dijerat UU Minerba 

Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Hukum UBB, Dr Dwi Haryadi menyikapi dari segi hukum terkait penambangan ilegal di kawasan IUP

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: khamelia
bangkapos.com
Lokasi eks tambang Pondi di lokasi TB 142 merupakan IUP PT Timah Tbk yang terjadi laka tambang menewaskan para penambang timah ilegal, Rabu (23/6/2021). (Bangkapos.com/Deddy Marjaya) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejadian laka tambang menewaskan dua warga penambang ilegal yang beraktivitas di IUP PT Timah Tbk kawasan TB 142 Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Rabu (23/6/2021).

Bahkan dalam kejadian itu juga ada empat orang yang mengalami luka berat.

Aktivitas penambangan ini dilakukan secara ilegal, pasalnya Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan mengatakan aktivitas penambahan di wilayah IUP PT Timah itu dilakukan tanpa izin.

Baca juga: Laka Tambang Renggut Nyawa, Aktivitas Tanpa Izin PT Timah, Anggi: Sudah Ada Patroli dan Imbauan

Kejadian penambangan secara ilegal ini juga terjadi beberapa waktu lalu, di wilayah IUP PT Timah di Dusun Air Inang, Desa Keposang, Taboali, Bangka Selatan yang menyebabkan kerugian yang diperkirakan tidak sedikit.

Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Hukum UBB, Dr Dwi Haryadi menyikapi dari segi hukum terkait penambangan ilegal di kawasan IUP PT Timah. 

"Aktivitas penambangan jelas harus dilakukan di IUP yang dimiliki, baik oleh pemilik IUP maupun oleh mitranya. 

Artinya jika ada aktivitas penambangan di luar itu maka jelas kegiatannya illegal dan pelakunya melanggar ketentuan menambang tanpa izin dan dapat dijerat dengan undang-undang minerba," ujar Dwi saat dikonfirmasi bangkapos.com, Rabu (23/6/2021) sore.

Lebih lanjut, Dia menerangkan karena aktivitas hulunya tanpa izin, jelas hasil hilirnya pun ilegal. 

Maka pihak yang menampung dan membelinya juga dilarang, dapat dijerat pasal yang mengatur perbuatan penampung hasil minerba bukan dari IUP.

"Idealnya penampung atau pembeli mengetahui asal usul timah yang dibeli, legal atau illegal, dari IUPnya atau IUP pihak lain. 

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved