Breaking News:

Kejari Babar Ikuti Pelatihan Kolaboratif Bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI

Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang diwakili oleh Helena Octavianne, SH, MH selaku Kajari Bangka Barat mengikuti kegiatan Pelatihan

Editor: Fery Laskari
Ist (Kejari Bangka Barat)
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengikuti pelatihan kolaboratif antara Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat (Babar) yang diwakili oleh Helena Octavianne, SH, MH selaku Kajari Bangka Barat mengikuti kegiatan Pelatihan Kolaboratif antara Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara virtual di kantor Kejari Bangka Barat.

Pelatihan kolaboratif ini juga diikuti oleh peserta dari Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selama dua hari, Rabu (23/06/2021) lalu dan Kamis (24/06/2021). Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara tatap muka sebanyak 10 orang, dan secara online/virtual sebanyak 30 orang.

Pelatihan Kolaboratif antara Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual
Pelatihan Kolaboratif antara Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual (Ist (Kejari Bangka Barat))

Materi yang diberikan pada pelatihan kolaboratif yaitu terkait Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pertanggung jawaban Korporasi dalam pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengatakan Kejaksaan Negeri Bangka Barat dipilih untuk mengikuti pelatihan kolaboratif tersebut dikarenakan adanya beberapa perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pernah ditangani pihaknya di wilayah Bangka Barat. Karena Isu atau permasalahan yang banyak terjadi khususnya Bangka Barat yaitu penambangan ilegal (Illegal Mining), penebangan liar (Illegal Logging) dan juga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Wilayah Bangka Barat ini masih terdapat beberapa kawasan hutan, baik itu berupa Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), maupun Hutan Produksi (HP). Beberapa kawasan ini masih dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penambangan secara ilegal, penebangan liar dan pembakaran hutan lahan, yang mana perbuatan tersebut sangat dapat merusak lingkungan hidup dan kelestarian kawasan hutan di Bangka Barat,"ujarnya.

Para peserta yang mengikuti pelatihan kolaboratif antara Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara virtual
Para peserta yang mengikuti pelatihan kolaboratif antara Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara virtual (Ist (Kejari Bangka Barat))

Helena berharap agar kegiatan pelatihan seperti ini dapat rutin dilaksanakan sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait aspek-aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama bagi para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
"Semoga kedepannya para peserta yang mengikuti pelatihan kolaboratif seperti ini tidak hanya dari Kejaksaan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan tetapi juga diikuti oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya sehingga dapat semakin mempermudah dalam penanganan perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi," katanya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved