Breaking News:

Advertorial

Kajari Bangka Barat Menghadiri Kegiatan Supervisi Dan Sosialisasi Peraturan Kejaksaan RI

Kejaksaan Negeri Bangka Barat menghadiri kegiatan supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Editor: Fery Laskari
Ist (Kejari Bangka Barat)
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne menghadiri kegiatan Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Sosialisasi Peraturan Kejaksaan RI serta Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, bertempat di Kejati Kep. Bangka Belitung, Jum'at (25/06/2021). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat (Babar) menghadiri kegiatan Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, bertempat di Aula Wicaksana Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jumat (25/6/2021).

Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Satu di antara pembahasan yang diangkat dalam kegiatan supervisi ini adalah mengenai restorative justice dan penerapannya, di mana saat ini sudah ada sembilan perkara yang berhasil dihentikan melalui restorative justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung sampai Bulan Juni 2021.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bangka Barat berhasil menyumbangkan dua perkara pada Tahun 2020 yang lalu dan tiga perkara pada tahun 2021 ini yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice.

kegiatan supervisi dan sosialisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, bertempat di Aula Wicaksana Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
kegiatan supervisi dan sosialisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, bertempat di Aula Wicaksana Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Ist (Kejari Bangka Barat))

Adapun definisi dari Restorative Justice ini yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kemudian penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan Restorative Justice ini dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang di undangkan pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu, diharapkan mampu menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) selesai tanpa harus disidangkan ke meja hijau.

Selanjutnya pada kegiatan supervisi dan sosialisasi ini juga dibahas mengenai masalah pengelolaan barang bukti agar dalam penyimpanan dan pelabelan nya dibedakan antara perkara yang sudah Inchract dan perkara yang masih dalam proses persidangan untuk segera ditindaklanjuti. Terutama untuk barang-barang bukti yang sudah Inchracht kemudian sudah terlampau lama agar segera dibuatkan surat kepada pemiliknya, dan apabila pemiliknya sudah tidak mau lagi maka dibuatkan suratnya kemudian segera dimusnahkan.

Kegiatan supervisi ini di ikuti oleh Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Idianto, SH, MH, Kajati Kepulauan Bangka Belitung, Dr. I Made Suarnawan, SH, MH, dan Wakajati Kepulauan Bangka Belitung DT. Sidabutar, SH, M.Hum, para Pejabat Eselon III pada Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, para Kajari dan Kacabjari lainnya se-Kepulauan Bangka Belitung.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved