Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kasus Gas Elpiji 3 Kg Oplosan, Disperindag Bangka Belitung akan Berikan Rekomendasi Pencabutan Izin

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Unit II Tipiter, Polres Pangkalpinang, beberapa waktu lalu, telah membongkar jaringan pengoplos gas subsidi

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN
Ilustrasi tabung elpiji 3 kg. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Unit II Tipiter, Polres Pangkalpinang, beberapa waktu lalu, telah membongkar jaringan pengoplos gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram di Kota Pangkalpinang. 

Keberhasilan pihak polisi membongkar jaringan pengoplos gas disambut baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung.

Kabid Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Bangka Belitung, Fadjri Djagahitam, mengatakan, berdasarakan permendag nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan jasa.

"Dengan adanya kasus itu kami dengan tim reaksi cepat Polda Babel dan instansi terkait akan mengumpulkan informasi di kabupaten/kota melakukan evaluasi dalam kurun waktu yang tidak lama lagi turun ke lapangan," jelas Fadjri kepada Bangkapos.com, Rabu (30/6/2021) di tempat kerjanya.

Dalam hal penindakan Fadjri mengatakan pihaknya hanya dapat memberikan teguran lisan dan rekomondasi terhadap agen atau pangkalan gas yang telah melanggar aturan dalam menjual gas 3 kilogram.

"Ketika ada kami menemukan, kami menegur teguran secara lisan dan surat setelah tiga kali tidak diindahkan, kemudian kami dapat merekomendasikan bahwa ada pangkalan nakal, ke agen kita sampaikan dan bila agen nakal ke PT Pertamina karena pemerintah bukan yang mengeluarkan izinya," tegas Fadjri.

Fadjri sangat menyayangkan praktik kejahatan mengoplos gas 3 kilogram ke 12 kilogram, menurutnya ini telah merugikan negara dan masyarakat miskin yang memiliki haknya mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

"Soal pengawasan gas subsidi biar tidak  disalahgunakan atau dioplos, kami mengawasi baik itu dari agen hingga pangkalanya, untuk kewenangan dalam rangka penyaluran kuota sudah disiapkan pemerintah,"katanya.

Dia menegaskan, bahwa pihak pemerintah juga akan merekomendasikan agen ataupun pangkalan yang melakukan oplos gas 3 kilogran agar dapat dicabut izinnya.

"Nanti kami akan rekomendasikan itu, kalau oplosan langsung dapat dicabut izinya. Kami akan memberikan rekomendasikan ke agen, kami tidak bisa menegur langsung karena yang memberikan izin pangkalan adalah agennya. Kita pemerintah tidak mengeluarkan izinnya hanya mengawasi, karena ada uang rakyat disitu," tegasnya.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved