Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Perda Prokes Covid-19 Bangka Belitung Batal Direvisi, Sanksi Denda Baru Terkumpul Rp 500.000

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2020, tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Virus Corona

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Sekretaris, Percepatan, Penanganan, Satgas Covid-19 Provinsi Bangka Belitung, Mikron Antariksa. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2020, tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Virus Corona batal direvisi oleh DPRD Bangka Belitung.

Selama perda tersebut ditegakkan Satgas Covid-19 Babel, baru dapat mengumpulkan Rp 500.000 saja dari sanksi denda yang diterapkan ke satu tempat usaha di Pangkalpinang, sisanya hanya sanksi sosial dan fisik.

Sekretaris, Percepatan, Penanganan, Satgas Covid-19 Provinsi Bangka Belitung, Mikron Antariksa, menjelaskan alasan, mengapa sebelumnya peraturan daerah tersebut harus direvisi.

Menurutnya, dalam perda terdapat klausul atau pasal yang menyebutkan dilakukan tindakan sanksi denda hanya dapat dilakukan setelah tiga kali pelanggaran dilakukan oleh pelanggar prokes.

"Dalam perda tersebut ditandai pemberlakukan sanksi atau denda sifatnya pembiayaan dan itu akan efektif apabila di tindak lanjuti kegiatan operasi yustisi dan penegakan secara rutin dilaksanakan. Semisal satu minggu tiga hari, maka akan didapat orang yang melanggar secara berturut-turut sebanyak tiga kali, baru diterapkan sanksi denda," jelas Mikron kepada Bangkapos.com, Kamis (1/7/2021) di tempat kerjanya.

Namun, sambung Mikron yang menjadi permasalahan perda Covid-19 saat ini hanya dapat menerapkan sanksi denda, kepada orang yang sama setelah orang tersebut melakukan pelanggaran prokes sebanyak tiga kali.

"Yang dibutuhkan adalah peraturan yang sifatnya langsung dapat menerapkan sanksi pada saat operasi sehingga ketika melihat pelanggaran langsung dapat diberikan sanksi denda. Tidak harus menunggu tiga kali, tetapi langsung dan juga tentunya mencari orang yang sama, yang melakukan pelanggaran perlu kegiatan rutin dan perlu anggaran," ungkap Mikron.

Dia mengakui, selama penerapan perda Covid-19, penegakan sanksi denda baru berhasil mengumpulkan Rp 500.000 saja, dari tempat usaha yang telah melakukan tiga kali pelanggaran prokes, sehingga diberikan sanksi denda.

"Kita sudah menerapkan ke pemilik usaha diberikan sanksi denda, sementara ke orang baru sanksi sosial dan fisik saja," terangnya.

Mikron mengatakan, Perda Covid-19 Bangka Belitung tersebut tidak dapat dilakukan revisi, karena masih menjadi percontohan untuk provinsi lainnya sehingga belum dapat dilakukan revisi.

"Hal ini menjadi dilematis, apabila operasi yustisi yang dilaksanakan di kabupaten/kota tidak dapat menindak langsung. Sanksi hanya diberikan sebatas sanksi sosial dan fisik. Sehingga tidak ada efek jera, walaupun sudah ribuan diberikan sanksi itu," katanya.

Kemudian untuk penekanan PPKM darurat yang bakal dilaksanakan di pulau Jawa dan Bali diperintahkan untuk lebih ke penegakan hukum. 

"Sehingga kita juga harus siap-siap, karena akam berlakunya PPKM darurat di pulau Jawa dan Bali, sehingga daerah lain akan mengikuti kesiapan penegakan hukum harus mendapat solusi seperti apa. Kalau ingin melaksanakan kegiatan rutin, tentunya perlu anggaran, kalau memang  tidak rutin perda harus diubah," terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Herman Suhadi, mengatakan perda Covid-19 seharusnya dapat dijalankan secara maksimal, walaupun tidak jadi dilakukan revisi oleh DPRD.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved