Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Jumlah Pemilih di Kota Pangkalpiang Turun 71 Orang Berdasarkan DPB Per Juni 2021

Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Penti mengatakan ada penurunan data pemilih berkelanjutan (DPB) di bulan Juni 2021.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: El Tjandring
(Foto Ist/Margarita)
Anggota KPU Kota Pangkalpinang Divisi Data, Margarita. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Penti mengatakan ada penurunan data pemilih berkelanjutan (DPB) di bulan Juni 2021.

Penurunan sebesar 71 pemilih dari pendataan bulan sebelumnya dengan catatan pada bulan Mei 2021 sebesar 137.972 pemilih sedangkan bulan Juni 2021 sebesar 137.901 pemilih.

"Berkurangnya data tersebut dimungkinkan karena banyak data penduduk yang meninggal, dan pindah domisili dari Pangkalpinang. Dengan adanya rakor kemarin diharapkan ke depan KPU dapat lebih maksimal mendapatkan data pemilih dan perjanjian kerjasama yang telah berjalan dapat lebih maksimal," ujar Penti kepada bangkapos.com, Jumat (2/6/2021).

Anggota KPU Kota Pangkalpinang Divisi Data, Margarita mengatakan bahwa sesuai kesepakatan pemerintah, KPU RI, Bawaslu RI dan Komisi 2 Pemilu dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024 maka mulai bulan Maret 2022 mendatang akan dilaksanakan pendataan untuk data pemilih berkelanjutan (DPB).

Data ini yang nanti akan menjadi bahan rujukan ketika nanti disandingkan dengan

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (D4)

Selain itu pelaksanaan kegiatan DPB ini merupakan amanat UU Nomor 7 tahun 2017.

"Hal ini mematahkan stigma publik bahwa KPU tidak ada kerjaan jika tidak ada tahapan pemilu atau pilkada," kata Margarita.

“Kami memohon sekali bantuan dari stakeholder agar dapat bersama-sama mendapatkan data yang akurat dan komprehensif karena jujur DPB ini clear jika Dinas Dukcapil memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung pemuktahiran DPB ini.”

“Namun kita menghargai regulasi mereka yang memang tidak bisa memberikan data ke stakeholder, namun bukan bearti kami di KPU berdiam diri saja.”

Dia mengatakan, karena suksesnya demokrasi adalah bukan tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja namun tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.

"Makanya, kami membutuhkan sinerginya, misalnya melalui kerja sama dengan Fisip UBB, kami bisa menitipkan form untuk mahasiswa baru sekaligus memberikan pendidikankan politik, melalui Polri dan TNI.”

“Misalnya kami bisa mendaptkan data purna TNI Polri,melalui pihak kecamatan atau kelurahan, kami bisa mendapatkan data kematian, data mutasi penduduk, dan penduduk yang berusia 17 tahun,” kata Margarita.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved