Breaking News:

Berita Pangkalpinang

APBD Pemprov Bangka Belitung Berkurang Akibat Dampak Covid-19

Pandemi corona (Covid-19) memporak porandakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Babel.

Penulis: Riki Pratama | Editor: khamelia
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Bangka Belitung, Feri Insani. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pandemi corona (Covid-19) memporak porandakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Babel. Pemotongan dan penurunan sejumlah pendapatan daerah  membuat APBD yang semula Rp 3,1 triliun berkurang menjadi Rp 2,7 triliun.

Pemprov Babel juga harus merelokasikan anggaran sekitar Rp 92 miliar, untuk penanganan Covid-19. Dana ini berasal dari hasil reformulasi kembali anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Banyak Masyarakat Tak Bayar PBB, Suara Mulkan Meninggi Saat Dengar Pertanyaan Wartawan Soal Ini

Baca juga: Ajudan Bupati Bangka Dorong Wartawan Bangkapos Saat Wawancara, Kabag Protokol : Saya Tidak Tahu

Kebijakan refocusing anggaran atau memfokuskan anggaran ini, telah tiga kali dilakukan pemprov.

Tujuannya untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga sejumlah kegiatan dan program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun ditunda pelaksanaanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Bangka Belitung, Fery Insani, mengatakan pemprov awalnya menyangka pelaksanaan refocusing anggaran bakal selesai pada 2021. Tetapi nyatanya, masih berlanjut untuk penanganan Covid-19.

"Refocusing dan realokasi masih terjadi, APBD kita dari Rp 3,1 triliun berkurang menjadi Rp 2,7 triliun, berkurangnya hampir Rp 406 miliar,"kata Fery kepada Bangkapos.com, Minggu (4/7/2021).

Ia mengatakan, awal problem terjadi mulai 2 Maret 2020 awal mula Pandemi Covid-19 terjadi. Pemprov mulai melakukan refocusing dan realokasi, dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Permendagri.

"Kemudian terjadi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sekarang tinggal Rp 939 miliar. Pemotongan juga terjadi di Dana Bagi Hasil (DBH) terjadi pengurangan, seperti dari royalti timah, praktis membuat APBD kembali berkurang anggarannya," katanya.

Fery menjelaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk terus bergerak melakukan refocusing dan realokasi fokusnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Karena berdasarkan PMK itu juga sebanyak 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) harus ke penanganan Covid-19. Kemudian 25 persen untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Demikian Dana Insentif Daerah (DID) Rp 56 miliar dipotong 30 persen untuk kesehatan juga," lanjutnya.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved