Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemangkasan TPP ASN Pemprov Bangka Belitung Ditunda, Begini Alasannya

Pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babe

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
 Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi. (Bangkapoa.com/Cici Nasya Nita ) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), ditunda. Hal ini disepakati dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto.

Rapat tersebut berlangsung dari pagi hingga sore hari, Senin (5/7/2021). "Kita sangat tidak setuju, seluruh fraksi juga tidak setuju dan memberikan solusi, minimal sampai pembahasan APBD perubahan tidak ada pemotongan itu (TPP). Ahamdulillah tidak ada pemotongan. Paling-paling telat sedikit karena administrasinya," ujar Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi, Senin (5/7/2021).

Bahkan sebelumnya, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga sudah beberapa kali menyampaikan ketidak-setujuan pada rencana pemotongan TPP ASN Pemprov ini.

Pasalnya, wacana tersebut muncuk karena untuk menutupi defisit APBD serta sempat mendapat teguran dari Kementerian Keuangan karena tingginya belanja pegawai Pemprov Bangka Belitung yang hampir mencapai 36 persen.

Menurut pandangannya, pemotongan TPP ASN dimulai di pertengahan tahun ini bukan solusi untuk menutup defisit anggaran Bangka Belitung yang sekitar Rp300 miliar itu, sehingga Dia menyarankan solusi kedepannya untuk membahas perencanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Mari kita tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini sehingga di Tahun 2022, dan Insa Allah hal-hal ini tidak terjadi lagi dan kita berharap pandemi ini juga selesai," saran Herman.

Selain itu, dalam rapat tersebut, mereka juga membahas tentang progres peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020, dan progres realisasi pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam bentuk Program PEN (pemulihan ekonomi nasional).

Diharapkan dana tersebut dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk pemulihan ekonomi yang merata di Bangka Belitung. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita) 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved