Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Kota Pangkalpinang Ingatkan Kepala SD dan SMP, Jangan Coba-coba Pungut Uang dari Siswa Baru

Zufriyadi menegaskan, kepala sekolah baik SD maupun SMP di Kota Pangkalpinang tidak diperkenankan memungut apapun dari peserta didik baru.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra
Pelayanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 2 Pangkalpinang pada hari pertama pendaftaran siswa baru, Selasa (15/06/2021) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Zufriyadi menegaskan, kepala sekolah baik SD maupun SMP di Kota Pangkalpinang tidak diperkenankan memungut apapun dari peserta didik baru.

Sebelumnya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP di Kota Pangkalpinang memang sudah selesai, hingga saat ini sedang dalam masa pendaftaran ulang.

"Saya ingatkan kepada para kepala sekolah di Kota Pangkalpinang baik SD maupun SMP jangan pernah coba-coba memungut uang apapun untuk masuk ke sekolah. Kami dari Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang bagian pendidikan akan mengawasi ini, saya ingatkan tidak ada pungutan apa pun," tegas Zufriyadi kepada Bangkapos.com, Selasa (6/7/2021).

Menurutnya, wajib belajar di Kota Pangkalpinang gratis tidak ada uang bangku, uang buku, hingga uang seragam sekolah.

Diakuinya, beredar isu ada SD Negeri di Kota Pangkalpinang yang melakukan hal tersebut.

"Isu-isunya ada yang meminta kepada orangtua selaku wali murid sebagai uang bangkunya untuk masuk sekolah. Jadi dari kami melarang keras pungutan apa pun itu untuk apa pun itu sekolah gratis ditanggung pemerintah," sebutnya.

Kata Zufriyadi, jika kedapatan ada sekolah yang meminta uang kepada orangtua wali murid, pihaknya akan memanggil kepala sekolah tersebut.

"Kami akan panggil dan kami akan lapor ke seber pungli nanti, karena itu termasuk pungutan liar sebab sekolah tidak boleh memungut apapun semuanya gratis," ujarnya.

Apalagi dimasa covid-19 ini, Zufriyadi mengatakan masyarakat serba susah jangan pula ditambah beban sekolah yang harus bayar.

"Apalagi jaman covid-19 ini masyarakat kita serba susah ditambah pula diminta uang ini itu, kita inginya masyarakat kita sekolah dengan lancar makanya kita melarang keras pungutan itu," bebernya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved