Breaking News:

Advertorial

Tingkatkan Sinergitas, Kejari Bangka Barat Silaturahmi dan Koordinasi ke Pengadilan Negeri Muntok

Kejaksaan Negeri Bangka Barat terus bergerak dan berkarya dengan memperkuat silaturahmi

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: khamelia
Ist (Kejari Bangka Barat)
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne di dampingi Kasi Pidum dan Jaksa Fungsional berkunjung ke Pengadilan Negeri Muntok guna menguatkan Silaturahmi dan Sinergitas, Selasa (0607/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA—Kejaksaan Negeri Bangka Barat terus bergerak dan berkarya dengan memperkuat silaturahmi sekaligus berkoordinasi mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Muntok, Selasa (06/07/2021).

Kunjungan Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, SH, MH beserta Kasi Pidum Jan Maswan Sinurat, SH dan Jaksa Fungsional Ferry Marleana Kurniawan, SH, MH disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muntok Erica Mardaleni, SH, MH dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muntok Iwan Gunawan, SH, MH bertempat di ruang tamu Pengadilan Negeri Muntok, Bangka Barat.

Adapun koordinasi yang dilakukan terkait sinergitas dan dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat kepada Pengadilan Negeri Muntok terutama dalam mendukung untuk meraih predikat Zona Integritas, yang mana pada saat ini Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2020 yang lalu dan pada tahun 2021 ini bertekad untuk meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Kunjungan Kejari Bangka Barat ke kantor Pengadilan Negeri Muntok
Kunjungan Kejari Bangka Barat ke kantor Pengadilan Negeri Muntok (Ist (Kejari Bangka Barat))

Sedangkan Pengadilan Negeri Muntok bertekad untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2021 ini, sehingga diperlukan adanya sinergitas untuk dapat saling mendukung dalam meraih predikat tersebut dengan cara meningkatkan pelayanan publik terutama dalam proses penanganan perkara di instansi masing-masing.

Selain menyatakan dukungannya kepada Pengadilan Negeri Muntok untuk meraih predikat WBK, dalam pertemuan ini juga membahas terkait proses penanganan perkara di wilayah hukum Kabupaten Bangka Barat yang harus memperhatikan asas-asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

"Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan," ujar Helena.

Dirinya menambahkan, penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoritis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum pun terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.

Helena berharap dengan adanya koordinasi antara Kejari Bangka Barat dan Pengadilan Negeri Muntok dapat memperlancar proses penanganan perkara, karena sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Pengadilan Negeri Muntok dapat menjadi tonggak utama penegakan hukum dan keadilan serta dapat terciptanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di wilayah hukum Kabupaten Bangka Barat. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved