Breaking News:

Advertorial

Kejari Bangka Barat Ikuti Rapat Dengar Pendapat Perihal Peningkatan PAD

Kejaksaan Negeri Bangka Barat terus bergerak dan berkarya dengan mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: Fery Laskari
Ist (Kejari Bangka Barat)
Kejari Bangka Barat yang diwakili oleh Kasi Pidsus, Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, SH, MH dan Jaksa Fungsional Rina Akhad Riyanti, SH. saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertempat di ruang rapat DPRD Bangka Barat, Muntok, Kamis (08/07/2021). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat (Babar) terus bergerak dan berkarya mengikuti Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat terkait masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bangka Barat, Kamis (8/7/2021).

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini merupakan salah satu kegiatan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat terhadap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat yang mana dalam RDP kali ini pihak Kejari Bangka Barat diwakili oleh Kasi Pidsus, Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, SH, MH dan Jaksa Fungsional Rina Akhad Riyanti, SH.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dibahas mengenai cara meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Kasi Pidsus, Agung Dhedi Dwi Handes menyampaikan kepada para peserta RDP akan pentingnya peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini.
"JPN dalam hal ini dapat membantu dan mendampingi pemerintah daerah, salah satunya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Helena Octavianne selaku Kajari Bangka Barat saat dikonfirmasi atas keikutsertaan pihaknya pada Rapat Dengar Pendapat ini menjelaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah salah satu fungsi pengawasan DPR maupun DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh Negara. Biasanya rapat dengar pendapat dilakukan dengan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," katanya.

Kemudian daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan diserahkan, seperti halnya kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dirinya meyakini masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, dapat menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Untuk itu beberapa strategi perlu dilakukan yaitu, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, memperluas tax-base pajak daerah, mereidentifikasi misi dan mandat organisasi, serta menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Helena menambahkan, keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang saatnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
"Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada akhirnya dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved