Breaking News:

DPRD Bangka Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bangka

Editor: nurhayati
Ist
Bangka Pos/Arya Bima Mahendra PENGESAHAN RAPERDA - Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bangka di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bangka, Senin (2021/7/12) 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bangka, Senin (12/07/2021).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Bangka Mulkan,Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri dan Mendra Kurniawan beserta Anggota DPRD dari sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Bangka.

Turut hadir juga dalam acara tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten dan Staf Ahli Setda, perwakilan Kejari Bangka, perwakilan Pengadilan Negeri Bangka, perwakilan Kapolres Bangka, perwakilan Danramil, perwakilan Kemenag, camat dan lurah se-Kabupaten Bangka, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Bangka Pos/Arya Bima Mahendra
PENGESAHAN RAPERDA - Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bangka di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bangka, Senin (2021/7/12)
Bangka Pos/Arya Bima Mahendra PENGESAHAN RAPERDA - Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bangka di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bangka, Senin (2021/7/12) (Ist)

Dalam rapat tersebut semua fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun keputusan dan penerapan perda tersebut mulai diberlakukan Senin (12/7), sesuai dengan tanggal pengesahan.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar menyebutkan pada agenda pertama rapat paripurna DPRD akan melakukan pengesahan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati Bangka melalui Rapat Paripurna tanggal 18 Juni 2021 yang lalu.

Berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Bangka Belitung Nomor 81B/SHP/X.1 tanggal 3 Mei 2021 perihal hasil pemeriksaan keuangan APBD Tahun Anggaran 2020, bahwa dengan memperhatikan kesesuaian dan standar pemerintah efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka laporan tahun 2020 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bangka Pos/Arya Bima Mahendra PENGESAHAN RAPERDA - Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bangka di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bangka, Senin (2021/7/12)
Bangka Pos/Arya Bima Mahendra PENGESAHAN RAPERDA - Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bangka di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bangka, Senin (2021/7/12) (Ist)

"Dengan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bangka sudah tujuh kali meraih WTP tersebut. Salah satu keberhasilan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bangka, sejak tahun 2016 sampai 2020 ini. Tahun ini merupakan tahun ke lima, kita dapat opini WTP. Semoga di tahun mendatang kita dapat mempertahankan," kata Iskandar.

Atas WTP tersebut, pada dasarnya DPRD Kabupaten Bangka telah menyetujui Raperda ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat tanggal 5 Juli 2021, namun untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Bupati Bangka Mulkan berharap dengan adanya pengesahan Perda ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meminimalisir penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran.

"Semoga dengan adanya perda ini, APBD kita bisa dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat," harap Mulkan. (adv/mg2/may)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved