Breaking News:

Berita Bangka Barat

Pelantikan Jampidmil Kejaksaan Agung, Helena Berharap Menjiwai Asas Equality Before The Law  

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat, Helena Octavianne berserta pegawai menyaksikan pelantikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
posbelitung.co
Kejari Bangka Barat menyaksikan pelantikan Jampidmil yang disiarkan secara langsung, melalui Youtube Channel Adhyaksa TV Official dan Kejaksaan RI Channel bertempat di Digital Room Kejari Bangka Barat. (Ist/Kejari Bangka Barat) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat (Babar), Helena Octavianne berserta pegawai menyaksikan pelantikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) yang disiarkan secara langsung melalui Youtube Channel Adhyaksa TV Official dan Kejaksaan RI Channel bertempat di Digital Room Kejari Bangka Barat.

Dikerahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Laksamana Muda TNI Anwar Saadi, sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung oleh Presiden Jokowi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 75 TPA Tahun 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-25/A/JA/07/2021 tanggal 7 Juli 2021, tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Laksda TNI Anwar Saadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung.

Selain itu Jampidmil merupakan struktur baru di Kejaksaan Agung sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam video Youtube Channel Adhyaksa TV Official mengungkapkan, pelantikan Jampidmil sangat istimewa dan bersejarah karena hari ini telah melantik Jampidmil yang pertama.

"Sebagaimana kita ketahui, pembentukan bidang tindak pidana militer adalah manifestasi dan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer yang menyebutkan Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan. Bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI, selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia," kata Burhanuddin dalam video, Rabu (14/07/2021).

Sementara itu Helena Octavianne berharap, dengan telah dilantiknya Jampidmil tersebut dapat menjiwai asas equality before the law.

"Ini sebagai upaya menjaga eksistensi organisasi sekaligus untuk mengingatkan kembali kewajiban, serta tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada insan Adhyaksa. Seperti memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, berkeadilan, berkepastian hukum serta kemanfaatan," tutur Helena.

Lebih lanjut Helena mengatakan ke depan untuk tidak terjadi dualisme kebijakan penuntutan yang cenderung menimbulkan disparitas pemidanaan, terhadap jenis tindak pidana yang sama atau dilakukan pada objek waktu dan tempat yang sama serta mampu menjawab problematika.

"Atas tindak pidana koneksitas yang saat ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara akuntabel, objektif, berkeadilan. Serta menegaskan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, di Negara Republik Indonesia," ucapnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved