Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Banyak Izin Tak Lengkap, Pemprov Bentuk Tim Terpadu Percepatan Perizinan Tambak Udang Vaname

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung membuat tim terpadu percepatan perizinan tambak udang vaname di Babel.

Penulis: Riki Pratama | Editor: khamelia
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan. 

Untuk perizinan di pemprov menurutnya, hanya dilakukan apabila bersinggungan dengan hutan lindung dan kerusakan lingkungan.

 "Karena kita akan proses di provinsi, apabila bersinggungan mengenai hutan lindung, misalnya kalau dia tambak di darat mau pasang pipa ke laut, ada melewati hutan ada izin lingkungannya yang ada di provinsi itu saja. Kalau dia tidak menggunakan pipa ke laut tidak ada ke provinsi semuanya di kabupaten/kota," tegasnya.

Selain itu, dia mengatakan berkaitan izin tambak udang menggunakan pipa hingga ke laut saat ini juga telah diambil ahli pemerintah pusat termasuk yang bersinggungan dengan hutan lindung.

"Sebenarnya tim terpadu ini dibentuk sebagai di tengah situasi sedang lesu dalam kondisi Pandemi Copid-19 yang perlu investasi. Jangan sampai kita tolak investasi sehingga perlu kita kawal izinya agar dilengkapi dan tidak melangar aturan," terangnya.

Dia menegaskan apabila banyak persoalan tambak udang yang belum lengkap mengurusi izinya, Dasminto mengatakan akan diarahkan untuk dapat dibantu sebagai upaya meningkatkan investor tambak udang di Babel saat ini.

"Yang sekarang kita bantu penyelesaian perizinanya. Kita akan bantu agar izin mereka ini lengkap dan apabila izin sudah lengkap dan legalakan baik untuk negara dan kabupaten/kota,"ujarnya.

PAD Tambak Udang 

Ketua tim terpadu percepatan perizinan tambak udang, Dasminto, menambahkan berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari tambak udang memang diakuinya belum menghasilkan, sehingga masih ditunggu regulasi pemerintah untuk dapat memungut PAD tersebut.

"Kalau pajak si sudah sebenarnya, tetapi kewenagan kantor pajak. Tetapi untuk tambak undang vaname, ini kaitan dengan pajak perkomoditinya perlu aturan dari pusat, yang saat ini tidak ada. Kami perlu  ada regulasi untuk menarik PAD," terang Dasminto.

Dasminto menegaskan saat melakukan rapat bersama dengan Kementrian Kelautan Perikanan, belum disampaikan regulasi untuk menarik pendapatan dari tambak udang vaname.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved