Breaking News:

Permasalahan Penambangan Ilegal di Teluk Kelabat, DPRD Babel Desak Bentuk Tim Khusus Penegak Hukum

DPRD Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Senin (19/7/2021).

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
DPRD Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Senin (19/7/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Senin (19/7/2021).

Rapat ini berusaha menemukan solusi yang bijak bagi tiga kepentingan masyarakat dari sektor pertambangan, pariwisata dan perikanan di kawasan Teluk Kelabat, Bangka.

Kegiatan dipimpin langsung oleh, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, dihadiri oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Babel, Korem 045/Garuda Jaya Babel, Pemerintah Provinsi, Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming, dan Ketua DPRD Bangka Iskandar.

"Teluk Kelabat ini persoalan yang cukup lama, di sana banyak aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat di daerah sana. Teluk Kelabat, ada dua termasuknya, kabupaten, Bangka dan Bangka Barat, ada pro dan kontra tentang tambang," kata Ketua Komisi II DPRD Babel Adet Mastur saat RDP berlangsung.

Sebuah peta Teluk Kelabat Dalam ditampilkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Senin (19/7/2021).
Sebuah peta Teluk Kelabat Dalam ditampilkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Senin (19/7/2021). (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Dia menyebutkan, sebelumnya sudah pernah ditegaskan bahwa Komisi II DPRD Babel menolak aktivitas pertambangan itu, tetapi aktivitas masih tetap ada hingga saat ini.

Dia tak memungkiri, masyarakat yang menambang diarea tersebut, dalih-dalih karena untuk mencari makan atau menafkahi keluarga.

"Tetapi mari kita flasback, sebetulnya sudah ada solus yang dibuat DPRD yaitu Perda RZWP3K yang mengatur pola ruang yang ada di laut. Misalnya yang mau nambang sudah ada zona, pariwisata juga.

Semua sudah diatur dan Perda ini sah, kita ingin semua mengamanakan dan mengikuti Perda ini," kata Adet.

Dia khawatir apabila tidak diantisipasi akan terjadi pertumpahan darah karena gesekan antar masyarakat yang berbeda cara untuk mencari nafkah ini.

Teluk Kelabat Dalam menjadi area yang paling sering menjadi permasalahan.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved