Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Soal Sertifikat Vaksinasi Jadi Syarat Pelayanan, Ombudsman Babel Minta Tak Abaikan Hak Masyarakat

Ombudsman klarifikasi informasi wajib melampirkan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan pengurusan pelayanan di Kantor Kecamatan Belinyu.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: El Tjandring
istimewa
Diskusi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy bersama Syarli Nopriansyah, selaku Camat Belinyu, dr. Then Suyanti selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dan Alamsyah selaku perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ombudsman Babel menghadirkan Camat Belinyu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dan Inspektorat Kabupaten Bangka guna membahas terkait informasi kewajiban melampirkan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan pelayanan di Kantor Kecamatan Belinyu.

Pertemuan tersebut bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin (19/7/2021).

Kegiatan diskusi tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir secara langsung Syarli Nopriansyah, selaku Camat Belinyu, dr. Then Suyanti selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dan Alamsyah selaku perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Bangka.

"Dalam pertemuan ini, Ombudsman Babel ingin mengetahui secara lebih komprehensif pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bangka. Kemudian, kami mendapat informasi bahwa sertifikat vaksinasi merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan pelayanan di Kantor Kecamatan Belinyu," ujar Yozar dalam rilis kepada bangkapos.com, Selasa (20/7/2021).

"Hal ini cukup menarik, misalnya apakah pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Belinyu sudah berjalan lancar mengingat stok vaksin yang seringkali masih kosong, apakah kebijakan ini sudah mengikuti kaidah-kaidah administrasi pemerintahan yang baik, bagaimana mekanisme penerapannya, dan beberapa hal penting lainnya terkait pelayanan."

Camat Belinyu, Syarli menuturkan bahwa kebijakan tersebut diambil dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Kemudian, gencarnya Pemerintah Pusat mensosialisasikan wajib vaksin yang diperkuat dengan Perpres 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 yang memuat ketentuan sanksi bagi sasaran yang menolak divaksin.

"Awalnya kami menerapkan kebijakan tersebut karena animo masyarakat yang kurang minat divaksin serta gencarnya sosialisasi dari pusat terkait wajib vaksinasi, sehingga kami memperkirakan tidak ada kondisi kekosongan vaksin."

"Namun, dalam kenyataannya di lapangan kekosongan vaksin masih cukup sering terjadi sehinga kami tidak memberlakukan kebijakan tersebut saat kondisi vaksin kosong."

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved