Breaking News:

Menteri Jokowi Ramai-ramai Minta Maaf soal Penanganan Covid-19, Tak Cukup Hanya Meminta Maaf?

Permohonan maaf kali pertama disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat

Editor: Evan Saputra
TRIBUNNEWS/APFIA
Luhut Binsar Pandjaitan 

Sebelum kedua menteri tersebut meminta maaf, Presiden Joko Widodo pun telah mengingatkan mengenai komunikasi publik pejabat dalam penanganan pandemi Covid-19 agar tak membuat gaduh publik.

Presiden menekankan agar para pejabat menyampaikan bahasa yang menimbulkan optimisme dan menimbulkan ketenangan.

"Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan urusan makan, perut, ini hati-hati," ujar Jokowi saat menyampaikan pengantar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021 yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

"Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," tegasnya.

Tak cukup meminta maaf

Menyikapi permintaan maaf dari para menteri Jokowi, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet menilai hal tersebut merupakan sikap yang baik.

Ia mengatakan, di awal penanganan lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua, pemerintah cenderung lebih sering menunjukkan wajah yang koersif dengan menghardik dan menghukumi masyarakat yang melanggar aturan PPKM darurat.

Sehingga, ia menilai munculnya permintaan maaf merupakan perubahan yang positif.

Kendati demikian, permintaan maaf saja belum cukup. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan permintaan maafnya dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus memberikan sinyal bahwa mereka harus bertindak dalam kejujuran. Di dalam ketulusan dan kejujuran. Dalam niat untuk menyelamatkan rakyatnya untuk membangun kemaslahatan publik," tutur Robet.

"Caranya buang semua motif komersialisasi, buang semua pikiran untuk mendahulukan kepentingan bisnis. Buang semua gestur yang mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memedulikan ekonomi dibanding keselamatan orang," 

Robet menuturkan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat ialah kepercayaan terhadap pemerintah.

Ia menilai, sejatinya masyarakat merasa kehilangan peran negara ketika mereka bergerak sendiri untuk saling membantu merawat warga yang terpapar Covid-19. Hal itu pula yang kemudian menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Karena itu, upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan warga tak cukup dengan meminta maaf. Ia harus dibarengi dengan kebijakan konkret yang berpihak kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau trust muncul, akan lebih mudah masyarakat diajak kerja sama dan solidaritas dari atas dan bawah akan bisa berdaya guna. Gesturnya mesti menunjukkan bahwa pemerintah tulus," lanjut Robet.

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved