Breaking News:

Polemik Teluk Kelabat Dalam, Wakil Bupati Bangka Barat Tegas Sebut Bukan Zona Tambang

Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menegaskan perairan Teluk Kelabat Dalam, bukanlah area untuk melakukan aktivitas penambangan.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Dokumentasi
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menegaskan perairan Teluk Kelabat Dalam, bukanlah area yang diperuntukkan untuk melakukan aktivitas penambangan.

Hal ini pun sudah tertuang dalam peraturan daerah RZWP3K (Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil), terkait wilayah zero tambang.

Sebelumnya pada Senin (19/07/2021) lalu Bong Ming Ming sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung terkait aktivitas pertambangan di Teluk Kelabat Dalam.

"Berdasarkan peraturan AMDAL, memang Kelabat Dalam itu kan sudah kadaluarsa. Nantinya mereka harus buat izin AMDAL baru dan begitu izin AMDAL-nya belum diselesaikan, IUP-nya pun tidak berlaku. Kalau pun membuat izin AMDAL baru, dia akan terbentur RZWP3K dan disampaikan di DPRD bahwa itu ilegal," ujar Bong Ming Ming, Rabu (21/07/2021).

Selain itu dari RDP yang digelar di ruang badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung lalu, juga menyampaikan pendapat dan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Diketahui dari rekomendasi tersebut, di antaranya membuat tim yang bertugas, menyelesaikan permasalahan penambangan liar di perairan Teluk Kelabat Dalam.

"DPRD Bangka Belitung merekomendasikan kepada Pak Gubernur, untuk membuat tim untuk penyelesaian masalah Kelabat Dalam. Itu melibatkan semua unsur, termasuk Forkopimda dan eksekutif yang ada yang diketuai Pak Gubernur," jelasnya.

Dengan dibentuknya tim tersebut, diharapkan tidak hanya melakukan penertiban. Akan tetapi tim tersebut juga dapat melakukan penangkapan, termasuk melakukan penyelidikan.

"Kalau dipidana ya harusnya seperti itu, pertama di RZWP3K kan ada sanksinya lalu yang kedua di Undang-undang Minerba," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved