Breaking News:

Berita Bangka Barat

PPKM Level 4 Kabupaten Bangka Barat, Ini Ketentuan Penerapan Hingga 2 Agustus 2021

Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir membuat Kabupaten Bangka Barat kini menerapkan PPKM level 4

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bangka Barat, M. Putra Kusuma 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir membuat Kabupaten Bangka Barat kini menerapkan PPKM level 4, hal ini dilakukan menyusul adanya Instruksi Mentri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 tahun 2021 terkait PPKM Level 4 bersamaan dengan Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut pun diungkapkan Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka Barat, Putra Kusuma usai Kabupaten Bangka Barat memberlakukan PPKM Level 4 sejak 26 Juli hingga 02 Agustus 2021.

Lebih lanjut Putra Kusuma mengatakan untuk lingkungan kerja Pemkab Bangka Barat, terkait WFH (Work From Home) tergantung OPD mengingat pelayanan kepada masyarakat tetap harus terus dilakukan.

"Sektor kritikal ada enam termasuk di dalamua misalnya Dinsos, Diskominfo, kemudian DLH, rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Kemudian yang lainnya masuk di kategori non esensial, kalau esensial pegawai yang masuk maksimal 25% kalau yang kritikal masih 100% ini juga kembali diatur oleh kepala OPD masing-masing," ujar Putra, Senin (26/07/2021).

Selain itu dalam PPKM Level 4 juga mengatur terkait kegiatan masyarakat secara ekonomi seperti pasar, swalayan hingga tempat makan.

"Untuk pasar tradisional, pasar rakyat minimarket, toko swalayan, atau toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai jam 20.00," tuturnya.

Untuk tempat makan dalam Inmendagri 25 tahun 2021, diatur hanya memperbolehkan diisi sebanyak 25% dari kapasitas seluruhnya.

"Kalau pak Kapolres bilang kalau misalnya kursinya, jangan dilabel tapi dikasih 25% dari kursi yang ada lalu sisanya take away. Kemudian fasilitas umum misalnya area publik, taman, objek wisata, kemudian fasilitas wisata lainnya seperti Museum, tempat hiburan ditutup sementara," jelasnya.

"Kemudian ritual keagamaan, tradisi seni budaya, pementasan live musik, tempat karaoke, aktivitas olahraga, sosial kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian untuk sementara ditutup. Kalau untuk pernikahan akad nikahnya boleh, tapi resepsinya ditunda sementara sampai 2 Agustus 2021," tambahnya.

Lebih lanjut untuk tempat ibadah, Putra Kusuma mengatakan masih memperbolehkan dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Kemarin pak Gubernur menyampaikan, bahwa tidak ada penutupan tempat ibadah. Yang ditekankan adalah kita sudah koordinasi merekomendasikan untuk penegakkan prokes, misalnya ada satgas internal di tempat ibadah yang bisa memantau edukasi sosialisasi prokes," ucapnya.

Sementara itu terkait penyekatan jalan, pihaknya belum melakukan hal tersebut mengingat belum adanya instruksi Gubernur terkait penyekatan jalan. 

"Kalau penyekatan itu memerlukan keputusan lebih tinggi, artinya kalau memang perlu penyekatan itu perlu aturan dari Pak Gubernur. Jadi satu kabupaten tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, kalau misal ingin melakukan penyekatan. Karena kita khawatir ada tendensi berbeda, dari kabupaten satu sama kabupaten lainnya," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved