Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penuhi Kelengkapan Identitas Andikpas, LPKA Pangkalpinang Kerjasama Dengan Disdukcapil Bangka Tengah

LPKA Kelas II Pangkalpinang melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: El Tjandring
ist/Dok Humas LPKA Pangkalpinang/Redi
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang melakukan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan untuk memenuhi kelengkapan Identitas Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. 

BAMGKAPOS.COM, BANGKA - Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama (DitTikers) melakukan kegiatan zoom meeting bersama seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia dalam rangka percepatan sinkronisasi NIK WBP/Andikpas pada aplikasi SDP, Rabu (28/07/2021).

Hal tersebut, sehubungan telah dilakukan pengembangan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terkait sinkronisasi data NIK (Nomor Induk Kependudukan) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dengan Data NIK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Dalam kesempatan ini, Direktur Tikers, Dodot Adikoeswanto menyampaikan bahwa hingga saat ini dari 525 UPT Pemasyarakatan, 411 sudah update patch dan 114 yang belum update patch. Sementara itu, data sinkronisasi NIK UPT Pemasyarakatan yakni 135.497 belum sinkronisasi, 75.290 sudah sinkronisasi, total dukcapil 210.787, total WBP 268.610 dan data tidak ditemukan 62.398.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang melakukan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan untuk memenuhi kelengkapan Identitas Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Nanang Rukmana menuturkan bahwa penandatanganan PKS ini selain dalam rangka pemenuhan hak identitas anak juga terkait percepatan proses kelengkapan data kependudukan bagi andikpas.

"Sebagai seorang warga negara yang baik, Andikpas harus memiliki nomor induk kependudukan karena setiap warga negara Indonesia wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan. Nomor Induk Kependudukan bersifat melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia," ujar Nanang dalam rilis kepada Bangkapos.com, Rabu (28/7/2021).

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, Julhasnan mengatakan, Disdukcapil mempunyai target minimal melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan tujuh instansi pemerintah sebagai mitra.

"Alhamdullillah LPKA Pangkalpinang adalah instansi yang pertama yang telah menandatangani PKS dengan Disdukcapil Bangka Tengah," sebut Julhasnan.

Dia berharap melalui ini terjalin hubungan kerjasama yang baik dalam rangka mendukung semua proses pelaksanaan tusi baik di Diskkcapil maupun LPKA Pangkalpinang.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved