Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

PPKM Level 4 Kabupaten Bangka Barat, Camat Dirikan Pos Pemantauan di Pasar Muntok

Camat Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Sukandi menyatakan, pihaknya kini mendirikan pos pemantauan, di pasar Muntok selama penerapan Perberlaku

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Satgas Covid-19 Kecamatan Muntok mendirikan pos pemantauan di Pasar Muntok, Rabu (28/07/2021). (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Camat Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Sukandi menyatakan, pihaknya kini mendirikan pos pemantauan, di pasar Muntok selama penerapan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kabupaten Bangka Barat.

"Kita dirikan pos di Pasar setiap hari kita pantau, sampai Tanggal 2 Agustus kita liat perkembangannya. Ya mudah-mudahan kalau memang itu mengurangi alhamdulillah kita bisa berubah, serta dapat dicabut status PPKM level 4 itu," ujar Sukandi, Rabu (28/07/2021).

Diketahui sebelumnya tim Satgas Covid-19 Kecamatan Muntok, melakukan pengecekan terkait penerapan PPKM Level 4 yang berlaku sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Sukandi berharap seiring adanya pos pemantauan, dapat saling mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi dengan kondisi hari ini kondisi kita di Pasar, kita terapkan supaya warga kita ingatkan untuk prokes sehingga memutus rantai penyebaran Covid-19," tambahnya.

Sebelumnya dalam Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021, tertuang peraturan terkait pasar tradisional yang diperbolehkan untuk tetap buka dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Artinya masyarakat walau hanya satu dua masih ada dan juga tempat hiburannya sudah tutup, di tempat warung- warung kopi juga alhamdulillah sampai jam 21.00 WIB sebagian sudah tutup patuh terhadap imbaun yang kita sampaikan," ucapnya.

Sementara itu Kapolsek Muntok AKP Albert Tampubolon mengatakan, terkait sanksi akan menerapkan secara humanis kepada masyarakat.

"Semoga tanpa ada sanksi pun mereka dapat sadar namun memang pemerintah baik dari Gubernur maupun bupati sedang menggodok untuk aturan sanksi bagi pelanggar prokes," kata AKP Albert Tampubolon.

Selain itu untuk warung kopi yang kerap dijadikan sebagai tempat nongkrong atau berkumpul, AKP Albert Tampubolon mengatakan hanya memperbolehkan 25% dari kapasitas sesuai aturan Inmendagri nomor 25 tahun 2021.

"Diterapkan PPKM level 4 ini kita bisa menjadi contoh kepada masyarakat kecil, misalnya tidak perlu kita nongkrong duduk terlalu lama. Kalau di warung kopi usahakan, beli kopi tapi di bungkus saja," katanya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved