Breaking News:

Berita Sungailiat

Fraksi Gerindra Minta Bupati Bangka Cabut Surat Edaran Soal Pemotongan Honorarium dan TPP ASN

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, M Taufik Koryanto angkat bicara soal rencana pemotongan honorarium pegawai kontrak Rp500.000 dan tambahan

Penulis: edwardi | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, M Taufik Koryanto. (Bangkapos.com/Edwardi) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, M Taufik Koryanto angkat bicara soal rencana pemotongan honorarium pegawai kontrak Rp500.000 dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Prestasi Kerja ASN Kabupaten Bangka dimulai September hingga Desember 2021 sesuai Surat Edaran Bupati Bangka Nomor: 900/400/SE/BPPKAD-III/2021 tertanggal 27 Juli 2021.

Menurut Taufik, kebijakan yang diambil  Bupati Bangka adalah keputusan yang tidak populer dan terkesan merugikan kalangan ASN maupun pegawai honor daerah (Honda) serta akan berdampak buruk pada kinerja para ASN dan honor daerah ke depan.

"Kami dari Fraksi Gerindra menyesalkan kebijakan Bupati Bangka atas terbitnya Surat Edaran itu, karena di 6 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Babel, hanya di Kaupaten Bangka yang mengeluarkan kebijakan seperti itu. Sementara Kabupaten Bangka adalah Kabupaten tertua dibanding Kabupaten lainnya, tentunya sebagai kabupaten tertua seharusnya jauh lebih mapan dan berpengalaman dalam pengelolaan anggaran, oleh karena itu kebijakan Saudara Bupati Bangka terkesan sembrono yang akan merugikan pihak ASN dan pegawai honda di Kabupaten Bangka," kata Taufik Turki, sapaan akrabnya , Sabtu (31/07/2021).

Dilanjutkannya, kalau bicara tentang efektif dan efesian dalam pengelolaan anggaran daerah bukan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) prestasi kerja dan mengurangi gaji honor daerah, tetapi melakukan langkah-langkah kongkrit, yaitu : merampingkin honor daerah per 31 Desember 2021 mendatang sesuai dengan masa kontrak 1 tahun, bukan memotong gaji, karena saat ini pegawai honda sudah over kapasitas di setiap OPD.

"Bayangkan jumlah pegawai honda saat ini ditaksir 3.500 orang dengan gaji per bulan 2.150.000,- X 3500 orang = Rp 7.525.000.000 per bulan X 12 bulan dalam 1 tahun = Rp. 90.300.000.000, apabila honda dipangkas sampai 30 % maka bisa menghemat anggaran sebesar Rp 30 miliar," ujar Taufik.

Penerimaan pegawai honda bukan sebuah inovasi dalam mengurangi penganguran, 
tetapi langkah itu terbukti menjadi beban berat APBD, apalagi saat ini mengalami defisit tembus di angka Rp200 miliar.

"Segera hapus TPP Beban Kerja di beberapa OPD seperti Inspektorat, BAPEDA, BPPKAD, Dinas PU, Dinas Capil, Dinas Perkim dan beberapa OPD lainnya, sementara beben kerja seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan beban kerja jauh lebih berat dibanding OPD yang mendapat TPP Beban Kerja yang ditaksir per 1 (satu) tahun menghabiskan angaran Rp20 miliar, malah OPD beban kerja sangat berat ditiadakan TPP Beban Kerjanya, kalau bicara asas keadilan ini sangat tidak adil, tapi apa hendak dikata ini kebijakan bupati, bicara TPP cukup 1 TPP saja yaitu Prestasi Kerja dan TPP Beban Kerja harus segera dihapus biar ada penghematan anggaran APBD kita," pinta Taufik.

Ditambahkannya, selain itu mengurangi biaya pembelian vaksin ditaksir Rp50 miliar di Tahun 2021 ini. "Bayangkan apabila tiga poin diatas dilakukan, maka sudah mengurangi beban APBD kita puluhan miliar rupiah, ini baru namanya kebijakan yang cerdas bukan keputusan yang menindas pegawai. Tentunya dengan anggaran puluhan miliar tersebut Pemkab Bangka bisa membangun infrastruktur seperti peningkatan jalan, merealisasikan program-program yang dapat mensejahterakan rakyat seperti pemberdayaan Koperasi, UKM, pengadaan bibit pertanian, pengadaan perahu serta alat tangkap nelayan, pengembangan spot-spot pariwisata, yang riport akhirnya adalah pensejahtraan masyarakat kita," harap Taufik.

Di saat suasana pendemi tiada akhir ini, seharusnya Pemkab  Bangka menggenjot beberapa OPD terkait untuk lebih kreatif dan inovatif lagi guna memaksimalkan pajak dan retribusi daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009, karena menurut pandangan Fraksi Gerindra, selama ini  potensi daerah baik dari retribusi dan pajak daerah belum maksimal dilakukan.

Hal ini tergambar dalam penyampaian Raperda APBD maupun Laporan Pertangung Jawaban Bupati Bangka sejak Tahun 2019 dan 2020.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved