Breaking News:

Kabid Humas Polda Sumsel Bantah Anak Akidi Tio Tersangka Sumbangan Rp 2 Triliun, Ini Pernyataannya

Pernyataan Supriadi berbeda dengan yang disampaikan Dir Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ratno Kuncoro saat bertemu Gubernur Sumsel

Editor: Iwan Satriawan
DOK. HUMAS POLDA SUMSEL
Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, bersama Gubernur Sumsel Herman Deru saat menerima bantuan sebesar Rp 2 triliun dari keluarga pengusaha asal Langsa, Aceh Timur, Almarhum Akidi Tio untuk dana penanganan Covid-19, Senin (26/7/2021). 

BANGKAPOS.COM-Pihak Polda Sumatera Selatan (Sumsel) membantah Heriyanti, anak bungsu Akidi Tio ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan sumbangan 2 triliun untuk penanganan covid-19.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriadi.

Supriadi mengatakan, hari ini Heriyanti hanya diundang oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait bantuan tersebut.

"Tidak ada prank. Pada hari ini, ibu Heriyanti kita undang ke Polda. Perlu digarisbawahi, kita undang bukan kita tangkap, kita undang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait penyerahan dana Rp 2 triliun melalui bilyet giro," kata Supriadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, di Mapolda Sumsel, Senin (2/7/2021) seperti dikutip dari kompas.com.

Baca juga: Anak Akidi Tio Jadi Tersangka, Sumbangan 2 Triliun Ternyata Bohong, Ini Kecurigaan Hamid Awaluddin

Pernyataan Supriadi berbeda dengan yang disampaikan Dir Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ratno Kuncoro saat bertemu Gubernur Sumsel Herman Deru pukul 14.20 WIB di kantor Gubernur Sumsel.

Heriyanti Anak Akidi Tio
Heriyanti Anak Akidi Tio (Tribunsumsel.com/ Shinta Dwi Anggraini)

Ratno saat itu menyebut Heriyanti telah menjadi tersangka dan dikenakan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong. 

Terkait perbedaan pernyataan, Supriadi menegaskan bahwa penetapan status tersangka merupakan kewenangan Ditkrimum Polda Sumsel.

"Yang memberikan keterangan siapa? Yang punya kewenangan penyampaian (kasus) Kapolda dan Kabid Humas. Kalau penyidikan Dir Krimum, statusnya masih dalam proses pemeriksaan, Yang menetapkan tersangka adalah Dir Krimum  yang punya kewenangan," ujar Supriadi.

Kapolda tak kenal Heriyanti

Supriadi menjelaskan, penyerahan Rp 2 Triliun itu bermula saat Profesor dr Hardi Darmawan menghubungi Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri pada (23/7/2021). 

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved