Breaking News:

Selesaikan Polemik, Gubernur Bangka Belitung Tertibkan Ponton Timah Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menjelaskan bahwa dalam Peraturan

Editor: nurhayati
Diskominfo Babel
Rapat koordinasi terkait pembahasan konflik sosial Perairan Teluk Kelabat, di Rumah Makan Pondok Laut Desa Bakit, Kabupaten Bangka Barat, Senin (2/8) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), kawasan Teluk Kelabat Dalam dikhususkan untuk kawasan budidaya tangkap, perikanan, pelabuhan, dan pariwisata sehingga tidak ada ruang untuk pertambangan.

"Kami (Gubernur, Kapolda, Danrem) tadi melihat langsung sewaktu perjalanan menggunakan helikopter menuju ke sini, masih banyak beroperasi tambang ilegal di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), " ungkap gubernur saat rapat koordinasi terkait pembahasan konflik sosial Perairan Teluk Kelabat, di Rumah Makan Pondok Laut Desa Bakit, Kabupaten Bangka Barat, Senin (2/8).. 

Namun bagi pertambangan yang sudah existing disesuaikan masa berlakunya IUP tersebut, yakni pada tahun 2025. Akan tetapi setelah melihat realita yang ada, masih terdapat penambang yang melakukan aktivitas di luar IUP dimaksud. 

"Dalam waktu dekat, Polda dan Danlanal Babel dibantu oleh masyarakat nelayan akan melakukan penertiban dengan menarik semua ponton ilegal yang beroperasi diluar wilayah IUP," ungkapnya. 

Gubernur berharap ini adalah penertiban yang terakhir, maka Ia minta kepada para penambang untuk menaati aturan ini. Disamping itu dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat maupun Bangka untuk mempersempit langkah penambang ilegal dengan rutin melakukan inspeksi di jalur darat. 

Terkait perizinan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementrian Kelautan RI, bahwa Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan berdasarkan pembagian wilayah dalam Perda RZWP3K. 

Diinformasikan bahwa polemik tambang ilegal yang beroperasi di Teluk Kelabat Dalam mendapat penolakan keras dari nelayan, dikarenakan dengan adanya aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di sepanjang perairan Teluk Kelabat Dalam itu, hasil tangkap nelayan pun berkurang. 

Meskipun kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang berisi tentang kewenangan pertambangan diambil oleh Pemerintah Pusat, sehingga peran Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya dibatasi. Hal ini membuat orang nomor satu di Babel itu sampai melakukan judicial review terhadap aturan tersebut. 

Namun, hingga kini Pemerintah Pusat belum merespon keluhan rakyatnya. Tak mau polemik ini semakin melebar, Gubernur Erzaldi turun langsung menemui masyarakat Teluk Kelabat Dalam untuk mencari solusi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 

Silih berganti masyarakat nelayan mengadukan penolakan adanya aktifitas pertambangan di Teluk Kelabat Dalam, dalam pertemuan tersebut seperti yang disuarakan oleh Maryono, Ketua Kelompok Nelayan Teluk Kelabat Dalam. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved