Breaking News:

Berita Bangka Barat

Bahas Mekanisme APS, Kajari Bangka Barat Sambangi Pengadilan Negeri Muntok

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat (Babar), Helena Octavianne menyambangi Pengadilan Negeri Muntok, guna berkoordinasi terkait penanganan p

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
istimewa
Kajari Bangka Barat Helena Octavianne saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Muntok. (Ist/Kejari Bangka Barat) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat (Babar), Helena Octavianne menyambangi Pengadilan Negeri Muntok, guna berkoordinasi terkait penanganan perkara terutama Acara Pelimpahan Singkat (APS). 

Kajari Bangka Barat ini didampingi Kepala seksi tindak pidana umum Jan Maswan Sinurat dan Jaksa Fungsional Ferry M. Kurniawan, yang bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Muntok Erica Mardaleni yang membahas mekanisme pelaksanaan APS pada perkara tindak pidana narkotika. 

Selain itu dalam koordinasi tersebut membahas tentang penanganan perkara anak dan perkara tindak pidana ringan (tipiring), terutama mengenai miras dan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. 

Lebih lanjut Helena Octavianne juga memberikan sebuah Buku Otobiografi Ellen Soebiantoro Jaksa Agung Muda Perempuan Pertama, di Kejaksaan RI kepada Erica Mardaleni. 

"Dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menurut penuntut umum pembuktian. Serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP, dapat dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) terutama terhadap perkara tindak pidana narkotika yang memenuhi kriteria," ujar Helena Octavianne, Selasa (03/08/2021). 

"Antara lain dalam hal tertangkap tangan, tersangka mengakui perbuatannya, ditemukan barang bukti narkotika dan atau barang bukti yang terkait dengan penggunaan narkotika yang dikuasai, dimiliki atau dipakai oleh tersangka dan adanya berita acara hasil uji laboratorium yang menyatakan tersangka positif menggunakan narkotika," tambahnya. 

Selain itu Helena Mengatakan dalam APS pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar, dapat di putus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja

"Hal yang seperti inilah yang diartikan dengan 'sifat perkara sederhana' dan pembuktian serta penerapan hukumnya mudah. Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah 'mengakui' sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan didukung oleh alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 203 KUHAP," jelasnya. 

Sementara itu Helena Octavianne berharap dengan dilaksanakannya koordinasi tersebut penanganan perkara dapat terlaksana dengan baik, lebih efektif, dan efisien.

"Dengan menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di antara aparat penegak hukum (APH), khususnya di Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat memenuhi asas kepastian hukum bagi masyarakat dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan," ucapnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved