Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejari Bangka Barat Terapkan Kerja Cerdas, Integritas, Profesional dan Berhati Nurani

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat, Helena Octavianne sampaikan arahan terkait bidang intelijen, perdata, tata usaha negara

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Ist/Kejari Bangka Barat).
Arahan yang dilakukan Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne kepada seluruh anggota di kantor Kejari Bangka Barat 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat, Helena Octavianne sampaikan arahan terkait bidang intelijen, perdata, tata usaha negara, tindak pidana khusus, dan tindak pidana umum.

Hal ini dilakukan usai mendapatkan arahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Daru Tri Sadono yang baru saja dilantik oleh Jaksa Agung pada tanggal 29 Juli 2021 yang lalu.

Arahan tersebut diperuntukkan kepada seluruh Jaksa yang ada, di Kejari Bangka Barat bertempat di Ruang Kerja Kajari Bangka Barat.

Baca juga: Vanessa Angel Lupa Matikan HP Saat Live IG Saat Diajak ke Kamar, Adegan Mesra dan Tisu Jadi Sorotan

Baca juga: Syarat Naik Pesawat Terbaru Pasca-PPKM Diperpanjang Sampai 23 Agustus, Boleh Antigen, Ini Syaratnya

"Dalam bidang intelijen dan perdata dan tata usaha negara, Kajati menekankan sesuai dengan Perintah Harian Jaksa Agung. Kejaksaan memiliki peran dalam melakukan pendampingan dan pendapat hukum terhadap refocusing kegiatan dan realokasi anggaran," ujar Helena Octavianne, Selasa (10/08/2021).

Selain itu Helena mengatakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, mendukung dan memastikan setiap kebijakan pemerintah sebagai upaya percepatan penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Baju Pelindung Diri Hazmat Tidak Lagi Digunakan Rumah Sakit Tangani Pasien Covid-19

"Melalui kewenangan yang dimiliki, Kejaksaan harus mampu membuat berbagai macam karya, terobosan, dan inovasi yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. Serta harus memiliki inisiatif untuk mendampingi dan mengamankan setiap program pemerintah, dalam proses pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, serta pengelolaan aset milik pemerintah daerah," jelasnya.

Kejaksaan juga turut membantu pemerintah daerah dalam realisasi penyerapan anggaran Covid-19 dan turut mengamankan, serta menjaga ketersediaan dan kestabilan harga obat, alat kesehatan, dan oksigen medis yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kejaksaan diminta untuk berperan lebih aktif dalam pembentukan peraturan daerah, di wilayah hukum masing-masing dan mengevaluasi peraturan daerah yang sudah tidak relevan lagi. Untuk saat ini dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta memastikan pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat menjadi tambahan pemasukan kas daerah yang juga dapat mendukung program pemerintah dalam PEN," jelasnya.

Baca juga: 20 Orang Kombes Polisi Resmi Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Satu, Ada Mantan Ajudan Jokowi

Sementara itu dalam bidang tindak pidana khusus, diketahui lebih memperhatikan Asas Dominus Litis sebagai pemilik dan pengendali perkara, baik dalam perkara tindak pidana khusus maupun perkara tindak pidana umum.

"Berharap agar Kejari Bangka Barat dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi dengan baik demi menjaga eksistensi kepada pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bangka Barat. Dengan segala tugas dan kewenangannya yang telah diberikan, serta menjaga nama marwah institusi dengan bekerja secara cerdas, integritas, profesional, dan berhati nurani sesuai dengan Perintah Harian Jaksa Agung demi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021," tuturnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved