Breaking News:

Berita Bangka

Kenaikan Tunjangan DPRD Babel Ciderai Sila ke-5 Pancasila, Kendedi: Harusnya Untuk Penanganan Covid

Kenaikan tunjangan anggota dewan ini patut dikaji ulang, lebih baik anggaran tersebut dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19 dalam membantu masyarakat

Penulis: edwardi | Editor: El Tjandring
Istimewa
Kendedi, Founder Generasi Bangka Mengabdi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 45 anggota DPRD Bangka Belitung akan dapat sejumlah fasilitas tunjangan, selama menjabat sebagai anggota legislatif.

Hal ini seiring keluarnya Peraturan Gubernur Bangka Belitung (Pergub Babel) Nomor 18 Tahun 2021 soal tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Babel yang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.

Semula, anggota DPRD Babel hanya mendapatkan tunjangan perumahan Rp11.900.000 per bulannya. Namun kini naik hingga Rp23.529.412.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan 21 Maret 2021.

Baca juga: Ayah Ajak 2 Anaknya Menginap di Hotel, Istri Bilang Hilang Ternyata Anaknya Tewas Dibunuh Suami

Baca juga: Kisah Cinta Pak Tarno dan Pramugari, Terungkap Alasan Pak Tarno Tak Mau Orang Tahu Istri Mudanya

Baca juga: Bocoran Soal SKD, TIU, TKP CPNS 2021, Pelajari Jika Ingin Lulus

"Kebijakan ini menciderai Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Kendedi, Founder Generasi Bangka Mengabdi kepada Bangkapos.com, Kamis (12/08/2021).

Menurutnya saat ini Bangka Belitung menghadapi peningkatan kasus Covid-19 sangat tinggi ditambah pemberlakuan PPKM Level 3 - 4.

"Pendapatan masyarakat Bangka Belitung menurun drastis, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah, artinya semua orang sedang dalam keadaan krisis dan menderita akibat era Covid-19," ujar Kendedi.

Ditambahkannya, banyak masyarakat rela menutup usahanya karena mematuhi pemberlakuan PPKM ini, ini malah wakil rakyatnya minta kenaikan tunjangan, ini bentuk pengkhianatan bagi masyarakat Bangka Belitung.

"Kenaikan tunjangan anggota dewan ini patut dikaji ulang, lebih baik anggaran tersebut dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19 dalam membantu keberlangsungan hidup masyarakat Bangka Belitung," harap Kendedi.

Diingatkannya, wakil rakyat memiliki tanggungjawab mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadinya, turun ke lapangan bukan ketika massa kampanye saja yang mengemis suara rakyat.

"Tolong perhatikan lagi aspirasi rakyatnya, bukan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi semata," ujar Kendedi.

(Bangkapos.com/Edwardi)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved