Breaking News:

Lawan Covid19

Jangan Salah Menyimak, Ternyata Tidak Semua Pekerja Dapat Subsidi Upah Rp 1 Juta dari Pemerintah

Hanya pekerja yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaaan saja yang menerima subsidi gaji sebesar 1 juta untuk 2 bulan.

Editor: fitriadi
screenshot laman BPJS Ketenagakerjaan
Ilustrasi cara mengecek bantuan subsidi upah Rp 1 juta dari pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Tidak semua pekerja mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.

Hanya pekerja yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaaan saja yang menerima subsidi gaji sebesar 1 juta untuk 2 bulan tersebut.

Salah satu syaratnya adalah pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta dan harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Stafsus Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Reza Hafiz menyampaikan pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta yang bakal mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 hanya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Reza, pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mendapatkan subsidi Rp1 juta. Meskipun, para pekerja itu bergaji di bawah Rp3,5 juta dan memenuhi kriteria sebagai penerima BSU 2021.

"Dia harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa kita ambil BPJS Ketenagakerjaan datanya, karena dalam situasi seperti ini kita butuh data yang cepat dan bisa diakses dan juga kredibel gitu loh dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Reza dalam diskusi produktif Kabar Bantuan Subsidi Upah Kerja FMB 9 yang disiarkan Kemekominfo TV, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Subsidi Gaji Karyawan Mulai Cair dan Masuk Rekening di 4 Bank, Cek Namamu Dapat atau Tidak

Selain efisiensi waktu, kata Reza, penyaluran bantuan berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dapat mencegah pengucuran bantuan yang tak tepat sasaran. Apalagi, dana yang dikucurkan dalam BSU 2021 tidak sedikit yaitu mencapai Rp 8,8 triliun.

"Karena kan ini asal anggaran dari APBN ya apalagi dari anggaran bendahara umum negara gitu kan. Kita harus dalam proses pembuatan regulasinya maupun penyalurannya nanti itu pasti dipertanggungjawabkan gitu kan kepada masyarakat melalui diaudit oleh BPK dan segala macamnya itu," jelasnya.

Atas dasar itu, Reza menyampaikan pihaknya akan menyalurkan bantuan dengan prinsip yang kehati-hatian dengan mengakses data yang telah jelas untuk menjaga good government.

Sebaliknya, lanjut Reza, pelaku Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) tidak akan dapat menerima bantuan BSU 2021. Pasalnya, mereka telah punya payung bantuan subsidi lainnya melalui Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved