Gubernur dan DPRD Akan Panggil Tim Independen, Terkait Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD

BANGKAPOS.COM - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, turut menanggapi kondisi kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD di wilayahnya.

Menurutnya, kenaikan tunjangan itu bukan keinginannya, namun berdasarkan kemampuan daerah.

"Itu sudah sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 kalau tidak salah ya. Terus mengacu pada itu, tentang hak keuangan dan administrasi, pimpinan dan anggota DPRD," jelas Erzaldi, Jumat (13/8/2021).

Diakuinya, kenaikan jumlah tunjangan ini, telah dinilai oleh tim independen sesuai dengan kemampuan daerah.

"Kita jalankan saja sesuai aturan dan yang telah mengeluarkan angka itu tim independen, iya dong. Kami hanya melaksanakan, tim independen inilah, yang kami pakai hasilnya disesuaikan kemampuan daerah," katanya.

"Bukan keinginan saya, Undang‑undang mengatur begitu, yang pasti sesuai aturan, namanya hak orang. Itu sudah disesuikan kondisi sekarang," tambahnya.

Baca juga: PT Timah Bantu Pembangunan Masjid Al Furqon Pangkalan Beras

Dirinya pun bakal memanggil tim independen yang menentukan angka tunjangan tersebut.

"Kami tadi berdiskusi dengan DPRD, DPRD sama jawabannya dengan saya, panggil saja tim independennya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi membantah besaran angka tunjangan yang diterima para wakil rakyat ini ditentukan oleh pihak mereka sendiri.

Diakuinya, besaran angka ini ditentukan oleh tim penilai independen, sementara usulan kenaikan telah mereka ajukan itu sejak awal 2020 sebelum pandemi Covid‑19.

Hal ini disampaikan Amri, setelah adanya sorotan dari berbagai kalangan terkait kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD Babel, sejak April 2021.

"Tidak, itu (besaran angka‑red) dari tim penilai. Bahwa dasar hukum pemberian tunjangan perumahan dan transportasi adalah PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, besaran itu ditetapkan melalui Pergub, gubernur tidak langsung menetapkan tetapi mendapatkan nilai dari tim penilai independen, nilai itulah yang ditetapkan gubernur," ujar Amri, Kamis (12/8/2021).

Diakuinya, sebelum menentukan besaran angka tunjangan, ada beberapa parameter yang dikaji oleh tim penilai independen tersebut.

"Penilaian ini salah satu faktor pendukungnya, inflasi daerah, karena besaran tunjangan terakhir itu tahun 2017, artinya selama 4 tahun tak ada kenaikan, kemudian membandingkan besaran tunjangan yang sama dengan provinsi sekitar di Pulau Sumatera, serta mempertimbangkan tingat kemahalan di daerah," kata Amri.

Baca juga: Besok Jadwal Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi CPNS 2021

Menurutnya, tunjangan perumahan bukan dimaksudkan untuk mengontrak rumah senilai dengan besaran yang diketahui saat ini.

"Tunjangan perumahan itu bukan berarti duit untuk ngontrak, namanya tunjangan tetapi bersifat take home pay atau pendapatan yan bisa dibawa pulang, take home pay, global secara menyeluruh. Salah jika diasumsikan, ini tunjangan perumahan untuk ngontrak rumah dan fasilitasnya, tetapi hitungannya mendekati seperti itu," jelasnya.

Diakuinya, Pergub yang berisi besaran tunjangan yang disoroti ini merupakan Pergub perubahan, sehingga sebelumnya para dewan ini memang sudah menerima tunjangan.

"Ini bukan tunjangan baru tetapi tunjangan sudah lama tetapi ada penambahan, bukan di tengah pandemi langsung naik 100 persen, kalau tidak salah kenaikan tidak sampai 50 persen dibandingkan dengan tahun 2017," kata Amri.

Baca juga: Kamabicab dan Ketua Kwarcab Kabupaten Bangka Gelar Peringatan Hari Pramuka ke-60

Pihaknya mengapresiasi berbagai masukan yang ada.

"Kalau menyangkut besar kecil itu relatif yang pastinya tergantung persepsi masing‑masing, bukan bermaksud membela atau beralasan, kami bersyukur dengan besaran tunjangan itu, bukan untuk kepentingan pribadi saja tetapi untuk membantu kegiatan partai dan membantu masyarakat. Kami menghormati dan menghargai, kami siap menjelaskan bila ada masyarakat yang datang terkait kondisi itu," ujarnya. (riu)

PENGGUNAAN anggaran tunjangan DPRD harus sesuai peruntukan yang tertulis dalam regulasi. Dalam desain kebijakan itu sejak awal ada potensi koruptif yang perlu diatensi serius oleh para pihak, khususnya bagi policy maker atau pemutus kebijakan.

Para wakil rakyat di DPRD Babel berpotensi dapat terjebak pada perilaku korupsi yang bisa jadi akan menjerat mereka secara hukum, jika tidak diperlakukan secara rasional, teliti dan hati‑hati.

Intinya secara administratif hal tersebut berpeluang korupsi jika sudah tersedia rumah dinas, sebenarnya tidak lagi perlu ada anggaran persewaan perumahan sebesar itu.

Kecuali memang yang tetap diperlukan yaitu biaya operasional dan sebagainya demi menunjang kinerja para wakil rakyat. Namun, jika dipahami itu sebagai sumber penghasilan para pejabat, jelas itu keliru sekali.

Para pejabat harus belajar dari pengalaman beberapa kasus di sejumlah daerah. Tidak jarang para anggota dewan justru terjerat kasus korupsi berjamaah akibat dari desain kebijakan yang memang sejak awal perumusannya kurang cermat dan hati‑hati. (riu)