Breaking News:

Advertorial

Penegakan Hukum oleh Kejagung RI atas Kasus Jiwasraya-Asabri, Pulihkan Kepercayaan Investor

Penegakan hukum dalam kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak mempengaruhi kinerja pasar saham

Editor: Fery Laskari
Penegakan Hukum oleh Kejagung RI atas Kasus Jiwasraya-Asabri, Pulihkan Kepercayaan Investor
Istimewa (Dr. (c) Verrie Hendry S.H., MKn
Direktur Eksekutif Forum Hukum (Forkum) BUMN Dr(c) Verrie Hendry S.H., MKn

BANGKAPOS.COM , JAKARTA – Penegakan hukum dalam kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak mempengaruhi kinerja pasar saham ataupun investasi secara umum di Indonesia.

Sebaliknya, konsistensi penegakan hukum dalam kedua kasus tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat, serta memberikan jaminan berusaha dan memulihkan kerugian negara.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Forum Hukum (Forkum) BUMN Dr(c) Verrie Hendry SH MKn  dan Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam release yang diterima, Minggu (15/08/2021).

Kedua sosok tersebut menanggapi mengenai hasil survei salah satu lembaga survei yaitu KedaiKOPI, yang menyatakan penanganan atas kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri oleh Kejagung RI telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia.

Menurut Verrie, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung RI dalam kasus Jiwasraya dan Asabri tidak serta merta mengganggu iklim investasi, justru malah memberikan jaminan hukum dan kepastian berusaha bagi investor.

“Putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat serius dalam memberantas korupsi dan hal-hal seperti itu,” kata Senior Partner & Founder Hendrylaw ini, Sabtu (14/08/2021).

Dirinya menilai, penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri oleh Kejagung RI selama ini sudah tepat dan sesuai hukum acara. Dia pun mengajak semua pihak agar menghormati putusan pengadilan dalam kedua kasus itu.

“Semua yang sudah divonis sudah sepatutnya dihukum, karena menyalahgunakan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Verrie juga mengingatkan bahwa penyitaan aset merupakan wewenang penegak hukum dan atau lembaga peradilan. Dalam hal ini, Kejagung RI dinilai sudah bekerja sesuai dengan aturan dan hukum acara sehingga penyitaan itu sah.

Sebagai salah satu buktinya menurut Verrie, Kejagung RI memenangkan gugatan Praperadilan atas penyitaan aset tersangka kasus Asabri Benny Tjokrosaputro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved