Breaking News:

bangka pos hari ini

Bupati Bangka Gelar RDP Operasional KIP di Perairan Bedukang, Nelayan Ajukan 7 Tuntutan ke PT Timah

para nelayan meminta batas waktu pertambangan, batas maksimal garis pantai untuk pertambangan, meminta agar alur keluar masuk nelayan jangan ditutup

Editor: Agus Nuryadhyn
Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra
Bupati Bangka Mulkan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan para nelayan dari Perairan Bedukang, Selasa (24/8/2021) di Rumah Dinas Bupati Bangka. 

BANGKAPOS.COM - Nelayan Bedukang, Air Antu dan Tuing, Kabupaten Bangka, telah mengambil sikap atas kejadian penolakan kasus KIP di wilayah perairannya beberapa waktu lalu tersebut.

Hal ini disampaikan perwakilan nelayan, Amuk saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Bupati Bangka, Mulkan bersama dengan para nelayan di Rumah Dinas Bupati Bangka, Selasa (24/8).

Meskipun sebelumnya sempat menolak, bahkan berdemo hingga dua hari dengan menduduki KIP, Amuk mengaku pihak nelayan sudah sepakat mengizinkan kembali pengoperasian KIP.

Baca juga: Bukan karena Koin Kelapa Sawit, Pria Ini Bisa Beli Mobil Buat Banyak Orang Berkat Uang Kembalian

Menurutnya, alasan ini karena kondisi perekonomian yang sedang sulit di masa pandemi ini.

"Kami sepakat kami tidak ingin melarang operasi KIP di Bedukang dan sekitarnya," kata Amuk.

Namun, pihaknya memberikan tujuh poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh PT Timah.

Baca juga: Bupati Melantik 7 Kepala Desa di Bangka Tengah, Desa Miliki Peran Penting Dukung Pembangunan Daerah

Di antaranya, tidak mau adanya penambangan seperti TI apung atau ponton milik PT Timah, lalu meminta panitia darat dibubarkan karena tidak berdampak pada penambangan tersebut, dan meminta kompensasi kalau itu kewajiban perusahaan asalkan masyarakat umum (selain nelayan) tidak dapat jatah.

Selain itu, para nelayan meminta batas waktu pertambangan, batas maksimal garis pantai untuk pertambangan, meminta agar alur keluar masuk nelayan jangan ditutup dan tidak mau adanya premanisme dalam kegiatan pertambangan.

Selain tujuh macam tuntutan tersebut, Amuk menambahkan pihak nelayan juga mempunyai dua usulan. Yakni, meminta didirikan POM nelayan dan tempat tambatan perahu.

Baca juga: Pengaduan Bukanlah Pencemaran Nama Baik

Tak berwenang

Bupati Bangka, Mulkan juga meminta para nelayan memahami betul pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam perizinan KIP tersebut.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved