Breaking News:

Advertorial

BPJS Kesehatan Jalankan Rekonsiliasi Data dan Iuran PPU dengan Pemkab Belitung Timur

BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran PPU PEMDA

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: khamelia
BPJS Kesehatan Jalankan Rekonsiliasi Data dan Iuran PPU dengan Pemkab Belitung Timur
Ist (BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang)
BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah (PPU Pemda) dan Evaluasi Pencapaian Pembayaran Iuran Kabupaten Belitung Timur, Kamis (19/08).

BANGKAPOS.COM, MANGGAR — BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah (PPU Pemda) dan Evaluasi Pencapaian Pembayaran Iuran Kabupaten Belitung Timur, Kamis (19/08). Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari OPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Sayono menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan implementasi JKN-KIS secara berkesinambungan.

”Kami siap melakukan penyetoran iuran terutama PPU Pemda tepat waktu dan tepat jumlah. Di lain sisi, kami juga akan terus mendorong seluruh pihak terutama tokoh masyarakat dan desa untuk mengedukasi masyarakat yang terdaftar di segmen PBPU Perorangan untuk melakukan pembayaran iuran secara rutin sehingga terhindar dari menunggak dan kepesertaan yang tidak aktif. Kami juga mendukung upaya BPJS Kesehatan bersama Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan penegakan kepatuhan kepada badan usaha yang tidak patuh membayar iuran," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekaligus Kepala BPKPD Kabupaten Belitung Timur, Khaidir Lutfi mengatakan sinergi yang dilakukan dapat menghasilkan solusi bersama yang dibutuhkan.

“Kami senang sekali dapat menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan BPJS Kesehatan guna membahas mengenai iuran baik yang disetorkan oleh pemda maupun segmen lain yang tidak dibiayai oleh pemda seperti perusahaan dan perorangan mandiri. Kami berharap pemda bisa turut mencarikan solusi yang efektif untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” sebutnya.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur dan BKPSDM Kabupaten Belitung Timur tersebut, Khaidir Lutfi juga menyampaikan harapan agar peserta PBPU Perorangan yang menunggak dapat diedukasi untuk melakukan pembayaran iuran.

Ia berharap dapat dilakukan pertemuan guna mengkaji peluang untuk menjamin seluruh penduduk Kabupaten Belitung Timur, termasuk peserta yang menunggak sehingga kepesertaannya dapat aktif kembali.

”Selain PBPU Perorangan mandiri yang harus kita edukasi, kita juga perlu mengkaji peluang untuk optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) ini. Salah satunya dengan mendorong tenaga kontrak dan honorer untuk didaftarkan,” ujar Khaidir.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Mardiana memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Tmur yang selalu mendukung Program JKN-KIS.

“Kabupaten Belitung Timur termasuk Kabupaten yang compliance terhadap regulasi mengenai jaminan kesehatan baik dari aspek kepesertaan maupun aspek pembayaran iuran. Namun memang untuk segmen PBPU Perorangan dan PPU-BU kita butuh effort lebih. Perlu ada upaya edukasi selain penegakan kepatuhan bersama Disnaker dan Kejari. Edukasi yang melibatkan pihak desa akan kita coba galakkan. Tentunya dengan dukungan dari Pemerintah Daerah. Kami optimis kolektabilitasnya masih dapat ditingkatkan,” ucapnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved