Breaking News:

Advertorial

BPJS Kesehatan Pangkalpinang Teken Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS)

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: khamelia
BPJS Kesehatan Pangkalpinang Teken Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
Ist (BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang)
BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri Pangkalpinang melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama, Rabu (18/08).

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS) dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha, BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri Pangkalpinang melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama, Rabu (18/08).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Rudy Widjajadi mengatakan BPJS Kesehatan memerlukan sinergi dan dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaran Program JKN-KIS terutama dengan Kejaksaan Negeri.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini diharapkan memperkuat penyelenggaraan Program JKN-KIS yang membutuhkan dukungan, kerja sama dan sinergi dengan semua pihak terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” kata Rudy.

Rudy juga mengapresiasi kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang telah berlangsung sejak Program JKN-KIS diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Kami berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang turut andil dalam mensukseskan pelaksanaan Program JKN-KIS di Kota Pangkalpinang melalui bantuan pendampingan dan bantuan hukum lain yang diberikan di bidang perdata dan tata usaha negara," ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Jefferdian mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dan mendukung implementasi Program JKN-KIS di kota Pangkalpinang.

“Sebagai institusi yang menjalankan program pemerintah, BPJS Kesehatan bersama dengan Kejaksaan Agung telah melakukan penandatanganan kerjasama di tingkat pusat dan dilanjutkan hingga tingkat daerah. Untuk itu kami siap mengawal Program JKN-KIS untuk dapat diimplementasikan dengan baik dalam melayani masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum terkait dengan pelaksanaan implementasi Program JKN-KIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan pihak-pihak terkait, BPJS Kesehatan juga dapat mengajukan permohonan berupa pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara maupun tata usaha negara, pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance), serta tindakan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan keuangan, kekayaan serta aset negara yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,“ tutupnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved