Breaking News:

Berita Belitung Timur

DPRD Belitung Timur Setujui Perubahan Perda tentang BUMD, Perluas Ruang Gerak  

Ketua Pansus II DPRD Belitung Timur (Beltim), Oman Anggari mengatakan, Tpembahasan perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Fery Laskari
istimewa
Ketua Pansus II DPRD Belitung Timur Oman Anggari. (Ist/pribadi) 

BANGKAPOS.COM ,  BELITUNG - Ketua Pansus II DPRD Belitung Timur (Beltim), Oman Anggari mengatakan, pembahasan perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Belitung Timur telah selesai. Perubahan hanya satu ayat di dalam pasal 8 namun menurutnya perubahan ini bisa berdampak besar bagi BUMD.

Dalam Pasal 8 Ayat dua yang sebelumnya berbunyi kerjasama antara BUMD dengan pihak lain harus mendapat persetujuan DPRD, Pemda ingin mengubahnya menjadi hanya cukup pemberitahuan saja.

"Sebagaimana Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi kemarin Senin (30/8/2021) soal lima raperda, salah satunya perda tentang BUMD ini. Kami mendukung perubahan perda ini supaya kerjasama bisa langsung terjalin tanpa menunggu persetujuan DPRD yang pasti harus melalui proses berhari-hari. Bisa jadi semangat baru bagi BUMD untuk menggerakkan ekonomi Beltim," kata Oman, Selasa (31/8/2021).

Meski demikian, Oman menegaskan Pansus II yang dipimpinnya tetap meminta pemberitahuan yang memberi batas maksimal tiga bulan setelah usaha kerjasama tersebut berjalan. Kemudian, setiap semester wajib menyampaikan laporan tentang aktifitas-aktifitas kegiatan usaha berjalan.

Ia mengingatkan kepada BUMD agar jangan lalai menyampaikan laporan ketika perda ini sudah berjalan. Hal itu supaya perkembangan BUMD bisa juga diawasi dan dipantau oleh DPRD.

"Sudah tidak perlu lagi kami panggil baru datang. Itu juga sudah dituangkan dalam Perda perubahan sekarang," ujarnya.

Di sisi lain, Oman juga meluruskan persepsi masyarakat yang menyebut usulan perubahan Perda tentang BUMD terkait dengan penyertaan modal. Menurutnya, penyertaan modal adalah hal yang berbeda sebagaimana pembahasan perubahan Raperda di Pansus II.

"Masyarakat juga jangan salah persepsi, bahwa Perda terkait penyertaan modal, tidak ada. Ada yang bertanya apakah berhubungan dengan audit dan sebagainya. Ini bukan terkait penyertaan modal. Jadi hanya perubahan kata, yang awalnya persetujuan DPRD tapi cukup pemberitahuan," jelasnya.

Oman berharap, perubahan atas Perda BUMD harus menjadikannya lebih baik sebagai lokomotif ekonomi yang menguasai ekonomi Beltim. Sekaligus menjadi mitra ekonomi masyarakat atau usaha-usaha kecil di Beltim.

"Usaha mereka dimodali negara. Niat baik BUMD ketika ingin berubah harus kita apresiasi selama tujuan baik dan rencana bisnis kedepan. Kita setuju, tapi dalam hal pengawasan setiap saat akan kita awasi karena itu uang negara," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved