Breaking News:

Berita Sungailiat

DAU Berkurang Rp16,23 Miliar, Pemkab Bangka Bentuk Tim OPPAD Kejar PAD yang Terhutang

Pemkab Bangka berupaya meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah yang saat ini banyak mengalami tunggakan atau belum dibayarkan wajib pajak.

Penulis: edwardi | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Edwardi
Bupati Bangka Mulkan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemkab Bangka membentuk Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (OPPAD) bekerja sama aparat penegak hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka.

Hal ini merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah yang saat ini banyak mengalami tunggakan atau belum dibayarkan wajib pajak kepada Pemkab Bangka.

"Kalau kita hanya mengandalkan ASN Pemkab Bangka saja dan tidak didampingi aparat penegak hukum, masih banyak para wajib pajak yang tidak taat untuk menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah daerah," kata Mulkan, Bupati Bangka usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Senin (06/09/2021) di ruang kerja Sekwan Bangka.

Diungkapkannya, pada tahun anggaran 2021 ini pendapatan APBD Kabupaten Bangka dari dana alokasi umum (DAU) berkurang Rp16,23 miliar akibat adanya wabah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Akibat berkurangnya DAU ini otomatis mengganggu program-program pembangunan dan pembiayaan yang sudah direncanakan Pemkab Bangka," ujar Mulkan.

Dilanjutkannya, untuk mengatasi hal itu Pemkab Bangka harus lebih agresif mencari sumber pendapatan lain guna menutupi kekurangan alokasi DAU tersebut.

Baca juga: Kabar Gembira, Bupati Bangka Batalkan Wacana Pemotongan Gaji Honorer dan TPP ASN

"Masih banyak pajak yang terhutang atau belum terealisasi dari para wajib pajak, karena itu kami akan membuat surat kuasa khusus kepada Kejari Bangka, seperti contohnya Parai Hotel hingga saat ini menunggak pajak sekitar Rp1 miliar, juga para pengusaha sarang burung walet yang cukup banyak jumlahnya di Kabupaten Bangka," tandas Mulkan.

Diharapkannya dengan adanya Tim OPPAD bekerja sama dengan Kejari Bangka ini diharapkan pendapatan asli daerah ini bisa didapatkan secara optimal.

"Kalau ada APH yang mendampingi diharapkan para wajib pajak yang membandel bisa lebih taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya, tentunya sebelum dilakukan tindakan hukum harus diberikan surat peringatan ke 1,2 dan 3 lebih dahulu," ujar Mulkan.

Ditambahkannya, Pemkab Bangka tidak ada melarang para pengusaha yang ingin melakukan investasi dan berusaha di Kabupaten Bangka, bahkan akan kita lindungi.

Baca juga: Dulu Mati-matian Ingin Merdeka, Kini Ratusan Anak Muda Timor Leste Masuk ke Indonesia,

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan Cafe Holywing Milik Hotman Paris dan Nikita Mirzani Disegel Satpol PP

Baca juga: Target Hanya 200 Nelayan Pantai Tanjung Ular Muntok, Ternyata 400 Warga Minta Disuntik Vaksin

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved