Breaking News:

DPRD Bangka Belitung Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Dengar Pendapat Terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021.

Penulis: iklan bangkapos | Editor: El Tjandring
Dprd provinsi babel
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) empat Komisi DPRD Bangka Belitung yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Komisi DPRD Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM - Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia bahkan Indonesia, terkhusus Bangka Belitung telah mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor, ke­sehatan, perekonomian bahkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Menyikapi kondisi ini, demi mewujudkan kemajuan dan keselarasan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempunyai tiga fungsi.

Adapun fungsinya, pertama, legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kedua, anggaran terkait kewenangan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan ketiga yakni peng­awasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021, empat Komisi DPRD Bangka Belitung telah melaksanakan RDP yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Komisi DPRD Bangka Belitung, Minggu (5/9).

RDP terkait pembahasan RAPBD perubahan 2021 ini bertujuan dalam mengontrol berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan setiap kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).

Diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti menjadi prioritas yang bersentuhan langsung ke masyarakat sehingga terwujudnya pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

“Kami (DPRD) khususnya di Komisi I akan mendukung dan komitmen terhadap program-prog­ram kegiatan yang membangun Bangka Belitung sehingga dapat dilakukan dengan baik,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Hellyana kepada Bangka Pos Group, Minggu (5/9/2021).

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur menyingung terkait anggaran beberapa bidang yang terbatas dalam pelaksanaan program.

“Dengan anggaran yang terbatas kita berharap pelayanan kepada masyarakat juga tidak menurun atau pun berkurang,” kata Adet.

Ketua Komisi III DPRD Babel Efredi Effendy menambahkan pengajuan anggaran perencanaan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved