Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Satpol PP Bangka Tengah Ultimatum Penambang Ilegal di DAS Desa Nibung, Ancam Akan Tindak Tegas

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangka Tengah mendatangi aktivitas tambang ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Nibung.

Penulis: Sela Agustika | Editor: El Tjandring
(Istimewa/SatPolpp Bateng)
Tim SatPolpp Bangka Tengah saat mendatangi aktifitas tambang ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Nibung, Kecamatan Koba, Bangka Tengah Senin, (6/9/2021). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangka Tengah mendatangi aktivitas tambang ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Nibung, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Senin (6/9/2021).

Sekretaris SatPol PP Bangka Tengah, Wawan Kurniawan dalam pimpin operasi tersebut bersama 10 anggota lainnya langsung menemui penambang illegal yang sedang beroperasi di DAS Nibung tersebut dan meminta untuk menghentikan segera aktifitas tambang ilegal yang dapat merusak aliran sungai.

"Kami datangi langsung lokasi DAS di Desa Nibung, di mana jumlah mesin yang beroperasi tadi kita temui ada 7 unit. Dan penambangnya, sudah kami minta untuk menghentikan tambang ilegal ini karena dampaknya merusak lingkungan sangat besar," kata Wawan, Senin (6/9/2021).

Kata Wawan, kegiatan yang dilakukan pihaknya masih bersifat imbauan, namun dalam waktu dekat masih ditemukan aktivitas tambang ilegal ini pihaknya pun akan bersikap tegas.

Baca juga: Kabar Gembira, Bupati Bangka Batalkan Wacana Pemotongan Gaji Honorer dan TPP ASN

Baca juga: Pria Bertato dan Mantan Preman Ini Lamar Wanita Penghapal Al-Quran, Ayahnya Beri Reaksi Tak Terduga

Baca juga: RESMI Info Terkini PPKM Jawa Bali Diperpanjang Sampai 13 September, Luar Jawa Bali 20 September 2021

"Kalau masih membandel, kami akan tindak lanjuti. Bukan hanya penambangnya, tetapi penampung timah ataupun pihak yang terlibat aktifitas tambang illegal ini akan diproses sesuai aturan berlaku," tegas Wawan.

Ia menuturkan, larangan melakukan aktvitas tambang di sepadan DAS Desa Nibung telah terpampang plang imbauan, baik larangan menambang, membuang sampah, mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan yang mengurangi fungsi sungai serta prasarananya sebagai pengedali banjir.

"Larang ini telah diatur dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dimana apabila ada yang melanggar ancaman kurungan penjara bagi pelanggar selama 30 tahun dan denda Rp.500 juta," ungkapnya.

Bangkapos.com/Sela Agutika

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved