Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Soal Pulau Tujuh, Gubernur Erzaldi Tegaskan Pemprov Babel tak Ingin Berbagi Wilayah dengan Kepri

Tidak ada alasan masuk wilayah Kepulauan Riau karena pembentukan Provinsi Bangka Belitung lebih dahulu, ketimbang Kabupaten Lingga

Penulis: Riki Pratama | Editor: khamelia
Diskominfo Babel
Gubernur Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menegaskan bahwa Pulau Tujuh masuk dalam wilayah Provinsi Bangka Belitung. Hal itu ia sampaikan berdasarakan peraturan pembentukan Provinsi Babel.

"Tidak ada alasan masuk wilayah Kepulauan Riau karena pembentukan Provinsi Bangka Belitung lebih dahulu, ketimbang Kabupaten Lingga, dalam pembentukan Provinsi Kepri tidak ada sampai Pulau Tujuh,"kata Erzaldi kepada Bangkapos.com, Senin (6/9/2021) di rumdin gubernur.

Dia mengatakan, saat ini pemprov telah banyak melajukan lobi-lobi hingga jemput bola agar Pulau Tujuh mendapatkan surat resmi keputusan Menteri Dalam Negeri masuk dalam wilayah Babel.

Baca juga: Masyarakat Pulau Tujuh Butuh Sentuhan Pemprov Bangka Belitung, Lebih Banyak Berinteraksi ke Belinyu

"Pulau Tujuh juga tanya ke DPR, karena kami pada prinsipnya kemarin terus melakukan lobi-lobi, sudah kita upayakan.

Tetapi kalau misalnya lobi, dalam arti kata pendekatan ke pemerintah pusat mereka yang memutuskan Pulau Tujuh untuk tetap di Babel," katanya.

Mantan Bupati Bangka Tengah ini menegaskan, Pemprov Babel tak ingin berbagi wilayah dengan Kepri terkait kepemilikan Pulau Tujuh.

"Kami jembut bola, tidak dapat berbagi (wilayah-red), karena punya kita, kecuali punya bersama," ujar Erzaldi.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri belum menetapkan secara resmi, Pulau Tujuh milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Provinsi Kepulauan Riau, sejak sengketa itu bergulir pada 2012 silam.

Kepala Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Syaifuddin, mengatakan, belum ada intruksi khusus dari gubernur lebih lanjut mengenai kelanjutan penyelesaian sengketa Pulah Tujuh.

"Kami dari biro hukum menunggu arahan dari gubernur, terkait penyelesaian sengketa Pulau Tujuh, hingga saat ini belum ada disampaikan," jelas Syaifuddin kepada Bangkapos.com, Senin (6/9/2021) di ruang kerjanya.

Syaifuddin mengakui bahwa, Pulau Tujuh masuk wilayah Babel saat menjadi provinsi sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 dan berada di kawasan Kabupaten Bangka. 

Tetapi, pemerintah pusat juga setuju saat pemekaran kabupaten di Provinsi Kepri, Pulau Tujuh masuk teritorial Kabupaten Lingga sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 2003.

"Kami menunggu arahan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apakah kita melakukan mediasi kembali, duduk bersama antara pemerintah Provinsi Babel dengan Provinsi Kepri, DPRD, Pemerintah Kabupaten termasuk dari Mendagri untuk menyelesaikanya," ujarnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved