Breaking News:

Berita Sungailiat

Tim OPPAD Kabupaten Bangka Sasar Kebun Sawit Rakyat di Atas Lima Hektare

Sasaran minimal luas kebun sawit rakyat yang akan didaftarkan Tim OPPAD sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah minimal di atas 5 hektare.

Penulis: edwardi | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Edwardi
Pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat milik mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian alias Ucok oleh Tim OPPAD. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sasaran minimal luas kebun sawit rakyat yang akan didata dan didaftarkan Tim OPPAD (Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) sebagai wajib pajak (WP) untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pedesaan Perkotaan (P2) sektor perkebunan minimal di atas 5 hektare.

Hal ini diungkapkan Arianto, Ketua Tim OPPAD Kabupaten Bangka saat launching pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat di pondok kebun milik Wakil Bupati Bangka Syahbudin di Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu, Rabu (8/9/2021).

"Jadi kerja awal kita ini untuk mendata kebun kelapa sawit rakyat di atas 5 hektare yang dimiliki perorangan. Surat pemberitahuan dari Bupati Bangka sudah disampaikan kepada seluruh Camat, kades/lurah yang ada di Kabupaten Bangka," kata Arianto.

Ditambahkannya, jadi kegiatan launching pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat milik Wakil Bupati Bangka Syahbudin, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian dan Bupati Bangka Mulkan dijadikan contoh atau pilot projects pertama kegiatan ini.

Baca juga: Ingat Nur Khamid yang Nikahi Polly Alexandria Bule Inggris, Istri Dikabarkan Berselingkuh

Baca juga: Tak Banyak yang Tahu, Selain Enak Dijadikan Sayuran, Nangka Ternyata Obat Ampuh untuk Penyakit Ini

Baca juga: BARU, Syarat Terbang Menuju ke dan di Provinsi Bangka Belitung Tak Harus Lampirkan Hasil Tes PCR

"Hasil pendataan kebun kelapa sawit milik Wakil Bupati Bangka Syahbudin ada 6 hektare, kebun mantan Ketua DPRD Bangka pak Ucok ada 18 hektare dan pak Bupati Bangka Mulkan ada 10 hektare untuk didaftarkan sebagai objek PBB guna membantu peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit," ujar Arianto yang juga Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka.

Sementara itu mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Parulian alias Ucok yang saat ini menjadi petani kebun kelapa sawit mengatakan pada saat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bangka sangat patuh untuk membayar kewajiban PBB lokasi rumah tempat tinggalnya kepada pemerintah daerah.

"Saya sangat mendukung program Pemkab Bangka membentuk Tim OPPAD ini dalam rangka mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah melalui pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat ini agar bisa dipungut PBB-nya," kata Ucok.

Ditambahkannya, dengan membayar PBB sektor perkebunan ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membantu pembangunan di Kabupaten Bangka.

"Begitu saya dapat informasi adanya rencana pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit ini oleh Tim OPPAD, lalu saya menelpon pak Kades Cit untuk ikut hadir menyaksikan pendataan dan penandatanganan untuk pendaftaran PBB ini," ujar Ucok.

(Bangkapos.com/Edwardi)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved