Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Gubernur Erzaldi Berharap Babel Jadi Daerah Pengekspor Udang Vaname

Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) masih menjadi dasar pengeluaran izin untuk pemanfaatan ruang laut

Penulis: Riki Pratama | Editor: khamelia
Bangkapos.com/Edwardi
Hasil panen udang vaname di lokasi tambak udang milik CV Tunas Budidaya Prima di Dusun Pesaren Desa Binter Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Selasa (18/05/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) masih menjadi dasar pengeluaran izin untuk pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bangka Belitung.

Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini.

Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut, Dinas Kelautan Perikanan Bangka Belitung, Hasti Wahyuni, mengatakan, untuk Perda RZWP3K masih menjadi dasar dalam penetapan izin ruang laut.

Baca juga: KONI Akui Gaji Atlet Sempat Tertunda Lima Bulan, Elfandi: Sempat Ngutang, Sekarang Sudah Clear

Baca juga: Jauh Sebelum Dituduh Selingkuh, Ibunda Nur Khamid Pernah Bocorkan Kelakuan Polly Alexandrea

"Perizinan diambil alih Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga yang ingin mengurus izin bisa namanya menyampaikan permohonan terkait kegiatan pemanfaat ruang laut sejak adanya PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penata ruang laut,"jelas Hasti seizin Plt Kadis DKP Babel, Masuri, kepada wartawan, Rabu (9/9/2021) di tempat kerjanya.

Ia mengatakan, permohonan izin tersebut berkaitan dengan penggunakan ruang laut dari jarak 0 sampai 12 mil laut. 

"Seperti izin tambak udang itu terkait pipanya saja yang mengarah ke pemanfaat air laut. Kalau pipanya ada di darat itu masuk ke tata ruang di darat, tetapi ini pipanya menggunakan ruang laut," katanya.

Dia menambahkan, hingga saat ini terdapat 29 usaha tambak udang di Bangka Belitung yang telah mendapatkan persetujuan kesesuain kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dalam perizinan berusaha.

"Dulu izin sekarang namanya, PKKPRL dilanjutkan dengan persetujuan lingkungan kalau di darat sudah beres. Untuk pemanfaatan ruang laut bagi pelaku usaha dan pemerintah berbeda, kalau pemerintah cukup konfirmasi pemanfaatan laut  persetujuan ruang laut. Sementara untuk perusahaan atau swasta persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut," jelas Hasti didampingi Kabid PKP3K DKP Babel, Fhores Fherado.

Setelah terbitnya PP 21/2021, terbut pula peraturan terbaru Permen nomor 28/ 2021 untuk pendelegasian izin kembali dapat dilakukan ke daerah melalui gubernur.

"Tetapi belum ada surat resmi atau aturan turunan mengenai hal tersebut. Yang mendelegasikan menyatakan pemerintah Pemerintah Provinsi Babel sudah bisa melakukan perizinan di Bebel melalui peraturan menteri tersebut," terangnya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved