Breaking News:

bangka pos hari ini

Petani Minta Hapus Denda PBB

pengurus DPP Apkasindo juga memerintahkan agar para petani dalam Apkasindo membantu pemerintah dengan membayar kewajiban PBB kebun sawit

Editor: Agus Nuryadhyn
Bangkapos.com/Edwardi
Tim OPPAD Kabupaten Bangka sedang melakukan pendataan dan pengukuran lahan perkebunan kelapa sawit rakyat. 

BANGKAPOS.COM - Para petani kelapa sawit rakyat mandiri meminta Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu soal rencana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sektor perkebunan sebelum kebijakan ini ditetapkan kepada masyarakat luas.

"Kita pada dasarnya setuju dan mendukung Pemkab Bangka membentuk Tim OPPAD (Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) yang menyasar kebun kelapa sawit rakyat untuk dipungut PBB-nya, namun kebijakan ini perlu disosialisasikan lebih dulu agar masyarakat lebih mengetahui dan dapat memahaminya," kata Ismail, petani kelapa sawit Kecamatan Riausilip kepada Bangka Pos Group, Kamis (9/9/2021).

Menurutnya walaupun sudah ada kebijakan dari Bupati Bangka soal pungutan PBB dari perkebunan kelapa sawit rakyat, namun masyarakat berhak mendapatkan informasi lebih dahulu.

"Kita minta kebijakan ini jangan langsung jalan saja, kami petani ingin berbagi kisah soal hak dan kewajiban sehingga jalannya pemerintahan jadi seimbang," ujarnya.

Baca juga: Jadwal PPPK Guru Kabupaten Bangka Dimulai 13 September 2021, Peserta Wajib Datang Lebih Pagi

Ditambahkannya, kontrol dari masyarakat sangat diperlukan karena itu kegiatan sosialisasi diperlukan sebagai edukasi menuju good governance (pemerintahan yang baik).

Sementara itu Ketua Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Kabupaten Bangka, Jamaludin mengatakan dengan semakin membaiknya harga TBS kelapa sawit ini akan membuat kesejahteraan para petani kelapa sawit semakin meningkat, sehingga selain bisa memenuhi kebutuhan hidup juga bisa melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah.

"Berdasarkan hasil zoom meeting bersama pengurus DPP Apkasindo dan 127 DPC Apkasindo se-Indonesia membahas soal penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa kabupaten/kota di Indonesia sudah ada yang menghapuskan denda PBB dan para petani hanya membayar pajak pokoknya saja, jadi denda pajak tidak dibayar," kata Jamaludin.

Dilanjutkannya pengurus DPP Apkasindo juga memerintahkan agar para petani dalam Apkasindo membantu pemerintah dengan membayar kewajiban PBB kebun sawitnya, namun ada banyak petani sudah menunggak pembayaran PBB selama beberapa tahun, sehingga untuk melunasi tunggakan PBB ini juga dikenakan denda yang cukup besar nilainya.

"Kami berharap ada kebijakan pemerintah daerah untuk menghapus denda PBB yang sudah tertunggak selama beberapa tahun itu," harap Jamaludin. 

Baca juga: Cegah Abrasi Pantai di Pulau Medang, Mahasiswa KKN UBB & Aktivis Peduli Hutan Tanam 7.00 Pohon

Baca juga: Pemerintah Dorong KUR Klaster Perkuat Daya Tahan UMKM

Ketua Tim OPPAD Kabupaten Bangka, Arianto mengatakan soal permintaan sosialisasi kegiatan ini sudah dibuatkan surat Bupati Bangka kepada seluruh camat dan lurah/kades yang ada di Kabupaten Bangka.

"Kita pertama ini melakukan kegiatan launching pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat milik Wakil Bupati Bangka Syahbudin, kebun sawit mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian dan Bupati Bangka Mulkan untuk dijadikan contoh atau pilot projects pertama dulu, selanjutnya baru diterapkan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan seluruh camat dan lurah/kades," kata Arianto.

Ditambahkan untuk permintaan penghapusan denda PBB lahan perkebunan yang terhutang untuk draf usulan sudah disampaikan ke Bagian Hukum Setda Bangka.

"Soal usulan penghapusan denda PBB yang terhutang ini sedang dibahas drafnya di Bagian Hukum Setda Bangka, mudah mudahan perbup penghapusan bunga PBB ini bisa segera diterbitkan," ujar Arianto.

Baca juga: Syarat Naik Pesawat di 23 Daerah Kabupaten dan Kota Luar Jawa-Bali yang Menerapkan PPKM Level 4

Ditegaskannya, jadi agenda kegiatan Tim OPPAD ke depan selain melakukan pendataan dan pengukuran lahan perkebunan kelapa sawit rakyat, juga melakukan penagihan hutang pajak dan penerbitan perbup penghapusan denda PBB. (edw)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved