Tak Ada Aktivitas Pembibitan Ikan, BBIL Pangkalpinang Jadi Sorotan DPRD

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung menjadi sorotan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Bagaimana tidak, hal itu setelah anggota komisi II DPRD Kota Pangkalpinang melakukan kunjungan lapangan ke BBIL perikanan di Kelurahan, Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Jumat (10/9/2021) pagi.

Dalam kunjungan tersebut para wakil rakyat mendapati lahan tambak dengan luas sekitar 12 hektar hampir tidak ada aktivitas pembibitan ikan sama sekali.

Sontak dengan hal tersebut membuat, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady prihatin.

"Kami tentu saja prihatin dengan kondisi ini, karena areal tambak seluas 12 hektar tampak tidak terawat dan perlu di dibenahi pengelolaannya," kata dia kepada Bangkapos.com.

Baca juga: Aturan Baru Naik Pesawat untuk Lion Air September 2021, Termasuk Mobil dan Kereta

Baca juga: Nasabah BRI, BNI, Mandiri, BTN dan BSI Disuruh Cek Saldo ATM, Dapat Rp900 Ribu-3 juta Jika Ikut Ini

Rio menuturkan, padahal dahulu dengan adanya BBIL ini Pangkalpinang menjadi daerah yang dicontoh oleh kabupaten lain dalam pembudidayaan ikan.

Namun kini justru kebalikannya, Pangkalpinang menjadi daerah yang tertinggal untuk pengelolaan pembibitan ikan lokal dari daerah lain.

"Beberapa tahun lalu Kabupaten Bangka Tengah pernah belajar ke sini untuk pembibitan ikan. Tetapi, hari ini justru kita tertinggal jauh dari mereka. Padahal kami sangat berharap balai benih ini dapat menjadi sarana membantu masyarakat untuk budidaya ikan lokal," terang Rio.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tentunya memaklumi, mandeknya aktivitas pembibitan ikan lokal di BBIL lantaran adanya refocusing anggaran karena dampak pandemi Covid-19.

Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Sebab, BBIL dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Pangkalpinang.

"Aktivitas pembibitan ikan lokal ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama menganggur, karena disini ada potensi pendapatan asli daerah. Ini juga sebagai sarana pemerintah daerah untuk membantu aktivitas budidaya ikan lokal," paparnya.

Meskipun demikian, usai kunjungan tersebut dan mendapati BBIL tak lagi ada aktivitas pembibitan ikan, para wakil rakyat ini sepakat untuk memasukkan BBIL sebagai program berdaya guna bagi masyarakat.

Hanya tinggal menambah beberapa sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas pembibitan ikan lokal.

"Kami komisi dua sepakat untuk menjadikan BBIL ini sebagai program yang berdaya guna. Karena kita sudah memiliki infrastruktur yang cukup banyak, tinggal memang perlu di dilengkapi beberapa kekurangan, seperti sumber air bersih," pungkas Rio. (Bangkapos/Cepi Marlianto)