Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Baru Terdata 1.700, Disnaker Bangka Belitung Ingatkan Perusahaan Laporkan WLKP

Elfiyena mengingatkan agar seluruh perusahaan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan  perkembangan ketenagakerjaan.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Istimewa
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Elfiyena saat menyerahkan penghargaan kepada salah satu perusahan yang menerima penghargaan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Elfiyena mengingatkan agar seluruh perusahaan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan  perkembangan ketenagakerjaan pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) secara daring.

WLKP ini bisa didaftarkan melalui situs wajiblapor.kemnaker.go.id.

Ketentuan pelaksanaan wajib lapor secara online ini sesuai dengan peraturan menteri tenaga ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017.

"Jadi kita ada aplikasi di kemnaker, wajib lapor, bagaimana perusahaan yang baru terbentu itu mendaftarkan diri secara online, maka akan kami bina," jelas Elfiyena, Sabtu (11/9/2021).

Baca juga: Baru, Taman Bunga Celosia Garden Ake Kini Dilengkapi dengan Kolam Pemandian

Baca juga: Jangan Tekan Pak Sakit, Dengar Teriakan, Tiga Superhero Ini Langsung Datang Dampingi Denis Sunatan

Dia menyebutkan sejauh ini, perusahaan Bangka Belitung yang terdaftar dalam situs WLKP baru 1.700 perusahaan.

"Kalau tidak mendaftar, kami tidak tahu, kalau disandingkan dengan jumlah perusahaan di PTSP yang tiap hari ada yang mendaftar tentu tidak seimbang. Jadi daftarkanlah diri, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan, hanya tinggal online," kata Elfiyena.

Diakuinya, Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan sosialisasi kepada para perusahaan agar mengetahui pentingnya WLKP.

"Kita sudah dua kali sosialisasi kemarin, via zoom karena memang lagi pandemi Covid-19 , kita undang 400 perusahaan kemarin, nanti bakal ada lagi kegiatan seperti itu, agar mereka paham," kata Elfiyena.

Baca juga: Bantuan Rp900 Ribu - 3 Juta ke nasabah BRI, BNI, Mandiri dan BTN Cair Bagi yang Ikut Program ini

Baca juga: Aturan Baru Naik Pesawat untuk Lion Air September 2021, Termasuk Mobil dan Kereta

Dia mengingatkan bagi perusahaan yang tak taat aturan dan enggan melaporkan perkembangan ketenagakerjaannya tentu akan menerima sanksi. 

"Ada sanksinya, karena tidak taat aturan," katanya.

Bagi perusahaan yang melanggar aturan, berdasarkan Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1981, pasal 10, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban maka diancam pidana kurungan selama-selama tiga bulan atau denda setingginya Rp1.000.000.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved