Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Tanya Tanggapan Pemprov Babel Soal Usulan Tes Antigen Gratis Bagi Peserta CPNS dan CPPPK

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan perubahan rancangan anggaran ini masih tetap diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: El Tjandring
(Foto Ist)
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung melakukan rapat pembahasan rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 di ruang Banggar DPRD Babel, Senin (13/9/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung melakukan rapat pembahasan rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 di ruang Banggar DPRD Babel, Senin (13/9/2021).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Sekda Babel, Naziarto.

Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan perubahan rancangan anggaran ini masih tetap diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

"Kami melanjutkan rapat anggaran membahasa RAPBD, dimulai dengan penyampaian para komisi dengan mitra mereka. Kita melakukan efisinsi belanja dengan melakukan kegiatan yang prioritas, saya ambil contoh penanganan Covid-19," ujar Amry.

Kegiatan penanganan Covid-19 ini seperti pengadaan alat rapid test antigen untuk tracking dan tracing serta pengadaan alat penampung oksigen di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Babel.

"Memang kita tidak dapat berbuat banyak untuk perubahan ini, karena lebih banyak menampung kegiatan yang dilakukan refocusing, ada 4 kali refocusing sebelum RAPBD ini," katanya.

Baca juga: PPKM Berakhir 13 September, Ini Aturan Terbaru Penerbangan Garuda, Sriwijaya Air, dan Lion Air

Baca juga: Inilah Daftar Daerah di Jawa dan Bali yang Akan Mengakhiri Masa PPKM Hari Ini 13 September

Baca juga: Nelayan yang Diterkam Buaya di Sebagin Belum Ditemukan, Tim SAR Alami Kendala Menuju Lokasi

Dia menyebutkan target pendapatan tidak mengalami penambahan, masih tetap sama dengan setelah refocusing.

"Dengan anggaran pendapatan yang tidak terlalu besar sehingga anggaran belanja pun harus diefisiensi, mencari belanja yang prioritas. Untuk pembangunan infrastruktur tidak ada yang ditambah malah ada pemangkasan," katanya.

Dalam rapat anggaran tersebut, para legislator juga sempat menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemerintah provinsi mengenai hanya peserta dari kalangan tak mampu yang menerima pembebasan biaya rapid test antigen sebagai syarat ikut seleksi kemampuan dasar (SKD) CPNS dan seleksi kompetensi PPPK.

"Kami tadi agak sedikit hangat, ingin menanyakan keseriusan gubernur atau pemprov untuk melaksanakan rekomendasi DPRD mengenai rapid test antigen gratis bagi CPNS atau PPPK formasi provinsi," kata Amry.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved