Breaking News:

Opini

Etika Pelayanan Publik

Etika yang terkandung dalam implementasi pelayanan publik merujuk pada suatu tindakan dan keputusan yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

Editor: Agus Nuryadhyn
Etika Pelayanan Publik
ISTIMEWA
Agung Nugraha - Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

Pada perkembangan saat ini pelayanan prima menjadi tonggak penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, kesetaraan, berkualitas, dan kecepatan dalam setiap layanannya. Institute Josephson America dalam The Liang Gie (2006) menyusun sembilan prinsip-prinsip etika pelayanan publik, yaitu (1) tidak berbelit-belit, (2) tidak mengorbankan prinsip moral, (3) memenuhi janji, (4) taat kepada kewajiban, (5) memperlakukan orang dengan sama, (6) memberikan kebaikan dalam pelayanan, (7) menghormati martabat manusia, (8) bertanggungjawab, dan (9) memperhatikan kualitas pekerjaan/pelayanan.

Keban (2009:2) menekankan implementasi pelayanan publik dapat berhasil apabila melalui delivery system yang sehat. Artinya pelayanan publik berorientasi pada pemenuhan yang terbaik dalam penyediaan barang, jasa, dan administrasi yang sesuai dengan yang dijanjikan atau diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat puas terhadap layanan yang berikan, kalau bisa melebihi harapan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan take and give yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka pelaksana pelayanan publik mesti dipandu dengan etika pelayanan publik yang disebut sebagai kode etik (professional standars) atau aturan perilaku yang benar (right rule of conduct).

Bagian yang penting dipenuhi oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk transparansi informasi sekaligus menyampaikan hak dan kewajiban pelayan publik (civil servant) dan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah komponen standar pelayanan yang diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam survey kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam beberapa tahun ke belakang sebagian besar instansi pemerintah belum memenuhi standar pelayanan tersebut. Gambaran ini menunjukkan bahwa delivery system secara administratif oleh pelaksana pelayanan publik belum memenuhi standar.

Selain dari pada itu penting memperhatikan aspek kemanusian dalam organisasi (organizational humanism) dalam melaksanakan etika pelayanan publik, yaitu memperlakukan manusia secara manusiawi dalam rangka mencapai produktivitas, kepuasan, dan pengembangan kelembagaan.

Produktivitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan kesesuaian penyediaan barang, jasa, dan administrasi yang dijanjikan atau diberikan kepada masyarakat.

Kepuasan merujuk bahwa pelaksana pelayanan publik telah memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pengguna layanan, dan pengembangan kelembagaan merujuk pada kualitas tindakan pelaksana layanan publik yang berkeadilan terhadap hak-hak masyarakat.

Baca juga: Ironi di Tengah Pandemi Covid-19 Kekayaan Pejabat Naik, Miris Penduduk Miskin Semakin Bertambah

Dari beberapa aduan masyarakat kepada Ombudsman, suatu hal yang paling disoroti adalah perilaku pelaksana (civil servant) dalam pelayanan. Sebagaimana pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik secara jelas mengatur perilaku yang baik dan benar pelaksana layanan publik sebanyak 15 (lima belas) komponen tindakan.

Perilaku yang paling banyak diadukan ke Ombudsman adalah tidak santun dan ramah, tidak cermat, tidak professional, memberikan putusan yang berlarut-larut, mempersulit, dan menyimpang dari prosedur.

Dari keseluruhan penjelasan di atas terkait komponen standar pelayanan publik dan perilaku pelaksana dalam pelayanan merupakan kode etik (professional standars) atau aturan perilaku yang benar (right rule of conduct) dalam etika pelayanan publik.

Baca juga: 2 Bulan Keliling Cari Vaksinasi, Akhirnya Ivan Divaksin

Kedewasaan penyelenggaraan pelayanan publik mesti menerapkan delivery system yang sehat dan terbaik dalam memenuhi harapan masyarakat akan kebutuhannya. Dengan memenuhi harapan masyarakat menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan solusi kepada warga negaranya.

Oleh karena itu implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dilakukan secara baik dalam penyelenggaraannya. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved