Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Pemkab Bangka Tengah Ajak Kades Jadi Ujung Tombak Pentingnya Menerbitkan Sertifikat Tanah

Pemeritah Kabupaten Bangka Tengah mengajak Kepala Desa (Kades) untuk menjadi ujung tombak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat

Penulis: Sela Agustika | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Sela Agustika).
Pemkab Bangka Tengah saat menggelar sosialisasi program percepatan retribusi tanah dan PTSL bersama BPN di ruang VIP Kantor Bupati Bangka Tengah Senin, (13/9/2021) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemeritah Kabupaten Bangka Tengah mengajak Kepala Desa (Kades) untuk menjadi ujung tombak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menerbitkan sertifikat tahah.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian mengatakan, saat ini minat masyarakat untuk menerbitkan sertifikat ini belum sesuai harapan, bahkan untuk pembuatan pendaftaram tanah untuk pertama kali  (PTSL) diwilayahnya baru mencapai 60 hingga 70 persen, sedangkan untuk retribusi tanah hanya mencapai 20 persen.

"Jadi hari ini kita sosialisasi PTSL dan retribusi tanan, memang dari target yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih banyak hal-hal yang harus disosialisaiskan dan sangat belum sesuai harapan, sehingga kit mint terutama kades-kades menjadi ujung  tombak untuk memberikan sosialisasi ini ke masyarakat," ungkap Erfian kepada Bangkapos.com usai mengelar sosialisasi program percepatan retribusi tanah dan PTSL di ruang VIP Kantor Bupati Bangka Tengah Senin, (13/9/2021).

Erfian pun mengimbau kepada para Kades untuk tidak mudah mengeluarkan  sertifikat tanah kepada masyarakat, khususnya untuk kawasan hutan.

Baca juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Simak Aturan Naik Pesawat Seluruh Maskapai Tujuan Domestik dan Internasional

"Sekarang banyak di desa ini kawasan hutan dan beberapa desa seakan pak Kades ini gampang menerbitan sertifikat. Untuk itu kami imbau kepada kades jangan mudah memberikan SK ini karena akan bermaslah dengan hukum,"ujar Erfian.

Sementara itu Kepala BPN Bangka Tengah Fredy Agustan mengatakan, kurang lebih ada 15
70 lebih hektar lahan di Kabupaten Bangka Tengah yang tidak bisa disurati karena berada di kawasan sepadan pantai.

"Jadi untuk kawasan hutan ini memang sudah di SK biru oleh kementerian kehutan, dimana untuk lokasi retribusi ini ada 800 hektar bidang, cuma dari total tersebut aad 170 lebih hektar yang tidak dapat disertifikat karena masuk kategori sertifikat retribusi tanah non pertanian,"ungkap Ferdian.

Melaui kegiatan sosialisai ini pemerintah berharap masyarakat bisa segera melakukan sertifikat tanah agar memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Bangkapos.com/Sela Agustika

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved