Breaking News:

Berita Bangka Selatan

Politisi Golkar Basel Ini Minta Perhubungan Segera Dipisah dari Dinas PUPR Basel

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan, H. Surianto, mendesak Pemerintah Kabupaten Basel lebih mengoptimalkan sektor perhubungan di daerah.

Penulis: Riki Pratama | Editor: El Tjandring
IST/Golkar Babel
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel), H. Surianto. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel), H. Surianto, mendesak Pemerintah Kabupaten Basel lebih mengoptimalkan sektor perhubungan di daerah.

Terutama di sektor perhubungan laut yang menghubungkan pulau-pulau.

Hal ini seiring dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 17 September 2021 mendatang, dan pertimbangan secara administratif Kabupaten Bangka Selatan memiliki banyak pulau-pulau kecil yang berpenghuni, bahkan ada dua kecamatan yang terpisah pulau.

Menurut Surianto, Kabupaten Bangka Selatan banyak membutuhkan sarana dan fasilitas perhubungan laut.

Belum adanya fasilitas yang mumpuni untuk perhubungan laut ini, bertolak belakang dengan adanya dua kecamatan yang berbeda pulau di Bangka Selatan, yakni Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok.

Akibatnya, banyak masyarakat di dua kecamatan tersebut harus menggunakan fasilitas seadanya untuk menyeberang dari Sadai atau Toboali ke Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok.

Resikonya pun sangat besar, dan bahkan pada bulan Agustus 2021 lalu telah terjadi kecelakaan laut yakni speed boat terbalik di Perairan Sadai yang menelan satu korban jiwa, akibat fasilitas perhubungan laut yang seadanya.

"Dalam menyambut peringatan Hari Perhubungan Nasional, saya berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sektor perhubungan di Kabupaten Bangka Selatan, karena secara administratif memiliki banyak pulau-pulau kecil berpenghuni dan ada dua kecamatan yang terpisah pulau dan apalagi di bulan Agustus kemarin telah terjadi kecelakaan laut Sadai yang menyebabkan satu korban jiwa. Ini karena fasilitas perhubungan laut sangat minim," kata Surianto, dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Senin (13/9/2021).

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini mengakui bahwa sampai saat ini urusan soal sektor perhubungan masih menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR).

Sehingga urusan-urusan sektor perhubungan sangat terbatas dan dikepalai oleh pejabat yang hanya memahami PUPR.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved