Breaking News:

DPRD Bangka Barat Akomodir Lima Kebijakan Lewat Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna, Salah satunya Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RPAPBD pada Tahun 2021

Editor: Fery Laskari
Ist
DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (10/9) 

BANGKAPOS.COM , BELITUNG -- DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (10/9) di Gedung Mahligai Betason II DPRD Kabupaten Bangka Barat.

DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (10/9)
DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (10/9) (Ist)

Kelimanya yakni Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RPAPBD Tahun 2021, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun 2022, Persetujuan Raperda RPJMD   Tahun   2021-2026, Persetujuan Raperda Tahun 2021, Penyampaian Raperda Propemperda Tahun 2021 dan Kumulatif Terbuka.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangka Barat Maru- dur Saragih, SE didampingi Wakil Ketua I H Oktorazari dihadiri Sekretaris Daerah Drs Muhammad Soleh, M.AP mewakili Bupati Bangka Barat, Sekretaris Dewan Amir Hamzah, S.Sos, Anggota DPRD, perwakilan Forkopim- da, Kepala OPD, perwakilan BUMN dan BUMD, Ketua Bawaslu dan KPU.

Sekda Muhammad Soleh menyampaikan, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini untuk mengakomodir instruksi pemerintah pusat terhadap perubahan perkembangan yang sedang dihadapi terutama kebijakan penganggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah dituangkan dalam refocusing anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis yang tidak sesuai dengan asumsi pada APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam men- gakomodir kegiatan bersifat strategis dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Adapun perubahan APBD Bangka Barat  tahun 2021 yang telah disetujui untuk ditetapkan yakni pendapatan disetujui sebesar Rp935.625.834.417,77 atau bertambah sebesar Rp120.621.548.729,77.  Sementara itu, pendapatan asli daerah bertambah sebesar Rp2.669.895.081,77 menjadi Rp76.804.641.199,77.

Sementara itu, pada penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2022, Sekda mengatakan pendapatan diproyeksikan sebesar Rp861.325.658.010,43, pendapatan asli daerah sebesar  Rp91.486.938.010,43, pendapatan transfer Rp745.000.000.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.838.720.000 dan belanja diproyeksikan sebesar Rp988.774.106.746. 

Sedangkan untuk penerimaan diproyeksikan sebesar Rp134.448.448.735,57, sedangkan pengeluaran diproyeksikan sebesar Rp7.000.000.000. “Yang selanjutnya gambaran nota keuangan RAPBD Tahun 2022 akan dibahas bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.

DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (10/9)
DPRD Kabupaten Bangka Barat membahas lima agenda dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (10/9) (Ist)

Persetujuan Raperda RPJMD Tahun 2021-2026 yang dibahas dan pansus merekomendasikan kepada pemda beberapa hal yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sasaran terhadap target rumah layak huni agar sesuai dengan kewenangan antara pemkab dan pusat, perencanaan program di Tanjung Ular agar segera diselesaikan sesuai target, perencanaan pembangunan dan tata ruang khususnya tempat ibadah dan lainnya, program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, memperhatikan kualitas pendidikan yang merata antara sekolah negeri dan swasta sehingga tidak terjadi kesenjangan, meningkatkan investasi di Kabupaten Bangka Barat perlu adanya kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan, pemda harus berusaha semaksimal mungkin dalam membuat dan merumuskan program- program guna mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan angka anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Sementara itu pada Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tahun 2021 terdapat empat Raperda yang disahkan yaitu Raperda Kabupaten Bangka Barat tentang kabupaten layak anak, tentang pemilihan kepala desa, tentang perangkat desa, tentang pencabutan Perda Kabu- paten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

Agenda terakhir adalah rapat paripurna penyampaian Propemperda (Program Pembentukan Pembangunan Daerah) tahun 2021 dan kumulatif terbuka (Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang kearsipan, Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan dan Raperda tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, sosial ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bangka Barat maka perlu menyusun perda sebagai payung hukum kebijakan dan pedoman dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved