Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejari Bangka Barat Tingkatkan Maturitas SIPP Kejaksaan, Wujudkan Good Goverment  

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne bersama dengan Kasi dan Kasubbagbin mengikuti Webinar, Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerin

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
istimewa
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne saat mengikuti zoom meeting webinar SPIP. (Ist/Kejari Bangka Barat).  

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne bersama dengan Kasi dan Kasubbagbin mengikuti Webinar, Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan via zoom meeting. Acara digelar di Digital Room Kantor Kejari Bangka Barat.

Bertindak selaku narasumber dalam webinar yaitu Wakil Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan RI, dan Kepala BPKP RI.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko, di Lingkungan Kejaksaan RI serta paparan mengenai aplikasi Sistem Informasi Manejemen Risiko Yang Dinamis (Simeryd).

"Kejari Bangka Barat saat ini telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020 lalu, dan sekarang sedang menuju untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sehingga webinar ini dilaksanakan sebagai persyaratan yang mencakup peningkatan, maturitas SPIP Kejaksaan RI untuk mencapai predikat tersebut," ujar Helena Octavianne melalui rilis, Selasa (14/9/2021).

Selain itu untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, Helena mengatakan perlu upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko.

"Ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan risiko, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Perlu diterapkan secara terintegrasi, dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia," tuturnya.

Penerapan proses manajemen risiko meliputi penetapan konteks atau tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, dan pemantauan dan reviu.

Diketahui secara umum untuk penerapan SPIP pada lingkungan Kantor Kejari Bangka Barat meliputi, penegakan integritas dan nilai kode etik. Komitmen terhadap kompetensi kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan.

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, kebijakan dan praktik pembinaan SDM, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

"Pelaksanaan kegiatan tersebut bermaksud untuk memberikan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, dalam pencapaian tujuan melalui upaya sistematika pengelolaan risiko pada satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan RI," katanya.

Sementara itu Helena berharap kegiatan tersebut dapat mewujudkan good government yang lebih baik, menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

"Melindungi Kejaksaan dari risiko yang signifikan yang berdampak, pada hambatan dalam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi. Meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi, dan menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai Kejaksaan terhadap pentingnya manajemen risiko," ucapnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved