Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Peduli Pendidikan Bagi Andikpas, LPKA Pangkalpinang Koordinasi ke Dinas Pendidikan  

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tak terkecuali bagi anak didik lembaga pemasyarakatan (Andikpas). Hal itu sebagaimana diatur dalam pembukaa

Penulis: Magang1 | Editor: Fery Laskari
istimewa
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang Nanang Rukmana didampingi Kepala Seksi Pembinaan LPKA Pangkalpinang, M. Anwar saat menyambangi Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Eddy Supriadi di ruang kerjanya, Selasa (14/9/2021). (Ist/ Humas LPKA Pangkalpinang) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tak terkecuali bagi anak didik lembaga pemasyarakatan (Andikpas). Hal itu sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna memenuhi hak setiap Andikpas Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dibawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung, Nanang Rukmana, bersama Kepala Seksi Pembinaan, M. Anwar menyambangi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Selasa (14/9/2021).

Nanang Rukmana bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Eddy Supriadi guna berkoordinasi terkait pembelajaran pendidikan kesetaraan bagi Andikpas.

Menurut Nanang, meskipun anak-anak yang berada di LPKA Kelas II Pangkalpinang bermasalah dengan hukum hal itu tak berarti mereka harus kehilangan hak mereka seperti memperoleh pendidikan yang layak.

“Kita harus menjamin apa yang menjadi hak-hak anak harus terpenuhi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan,” kata Nanang di Pangkalpinang.

Dikatakan Nanang, dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini menjadi tantangan baru bagi pihaknya dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi anak, dimana ditiadakannya pertemuan tatap muka. Namun kondisi tersebut tidak serta merta pemenuhan pendidikan bagi anak di dalam LPKA harus ditiadakan.

Akan tetapi, pihaknya melalui Seksi Pembinaan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Pangkalpinang dan Dinas Pendidikan agar proses pembelajaran tetap berlangsung.

“Alhamdulillah dari hasil koordinasi kita hari ini, kita mendapatkan titik terang terkait pemenuhan pendidikan bagi Andikpas, sesuai dengan marwah yang diamanatkan Undang-Undang terkait wajib belajar 12 tahun,” terangnya.

Maka dari itu, kedepannya pihaknya berharap LPKA dapat membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sehingga bisa memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi Andikpas.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan LPKA Pangkalpinang, M. Anwar mengakui, untuk dapat membentuk PKBM tentunya pihaknya terbentur dengan jumlah peserta didik yang kurang untuk memenuhi kriteria jumlah minimal.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved